Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Cari Rekan Koalisi Pemilu 2024 hingga Oktober

Kompas.com - 24/08/2022, 18:09 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Utut Adiyanto menyatakan bahwa safari politik partainya dilakukan dalam rangka mencari titik koalisi Pemilu 2024 kemungkinan akan selesai dalam kurun 2 bulan.

"Mudah-mudahan tidak sampai dalam tempo 2 bulan ini semua selesai, dan Oktober sudah selesai, dengan begitu nanti kita bisa menyimpulkan kita laporkan kepada Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," ujar Utut kepada wartawan di kantor DPP PDI-P, Rabu (24/8/2022).

Safari politik ini dipimpin oleh Ketua DPP PDI-P bidang politik sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani.

Baca juga: Soal Safari Politik Puan, PDI-P: Partai Pengusung Jokowi jadi Skala Prioritas

 

Sedangkan Utut berperan sebagai tim advance untuk membuka komunikasi kepada para ketua umum partai politik lainnya.

Safari politik perdana yang dilakukan PDI-P yakni menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta para pejabat terasnya, di Nasdem Tower, pada Senin (22/8/2022).

Utut menyebutkan bahwa partai berlogo banteng itu masih akan terus berkeliling ke partai-partai lain setelah pertemuan dengan Nasdem.

Namun demikian, ia enggan menyampaikan partai politik mana yang sejauh ini memiliki prospek paling cerah sebagai rekan koalisi di Pemilu 2024.

"Tentunya, berikutnya, ke titik-titik lain, ke Gerindra, kemudian ke Golkar, dan seterusnya, mungkin terakhir nanti ke PPP," jelasnya.

"Yang jelas bahwa silaturahmi ini makin membuktikan bahwa kita ini tidak pernah punya musuh dan kita merangkul semua elemen bangsa dan PDI-P siap bekerja sama dengan partai-partai lain," ungkap Utut.

Baca juga: Bakal Safari Politik ke Nasdem, PDIP Akan Bahas Permasalahan Bangsa-Pilpres 2024

Dari 9 partai politik yang ada di DPR RI, tersisa PDI-P, Nasdem, Demokrat, dan PKS saja yang belum bergabung dalam koalisi mana pun untuk menghadapi Pemilu 2024.

Sementara, Partai Golkar, PAN, dan PPP sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Kemudian, Partai Gerindra dan PKB juga sudah meneken kerja sama politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com