Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Antibodi Warga terhadap Covid-19 Tinggi, tetapi Ujiannya 6 Bulan Lagi

Kompas.com - 23/08/2022, 16:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini kondisi tingkat antibodi masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 sudah tinggi.

Akan tetapi, pemerintah perlu mewaspadai soal potensi penurunan antibodi tersebut pada enam bulan ke depan.

Sehingga menurutnya, ujian bagi kadar antibodi yang saat ini sudah baik akan terjadi sekitar enam bulan lagi.

Menkes menjelaskan, kombinasi antara vaksinasi pada November 2021 hingga Januari 2022 dan infeksi pada Februari dan Maret 2022 membuat antibodi masyarakat pada Juni hingga Agustus 2022 relatif tinggi.

"Sehingga boleh dibilang saat gelombang BA4 BA5 masuk, kita tidak terganggu sama sekali kasusnya," ujar Budi usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo yang membahas evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Pasien Covid-19 Meningkat, BOR RS Jantung Harapan Kita Capai 70 Persen

"Nah sekarang ujiannya adalah enam bulan lagi. Indonesia menjadi satu negara dari segelintir negara yang sudah berhasil melampaui gelombang BA.4 BA.5 dengan sangat baik. Sekarang ujiannya enam bulan lagi sekitar bulan Januari Februari, Maret 2023," jelasnya.

Sehingga apabila benar-benar menjaga penularan Covid-19 tetap landai seperti sekarang ini, Budi menyebutkan Indonesia telah mampu menangani pandemi selama 12 bulan berturut-turut.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah menjaga level imunitas masyarakat setinggi saat ini, yakni 98,5 persen.

Namun, menurut Budi, untuk mempertahankan agar level antibodi masyarakat tetap tinggi hingga enam bulan mendatang ada tantangan tersendiri.

"Tantangannya kita (antibodi dari) vaksinasinya sudah menurun dan tidak ada infeksi sekarang (infeksi varian Omicron pada awal 2022). Beda dengan kemarin Februrai kita ada infeksi tinggi, itu kan memberikan perlindungan imunitas juga," tutur Budi.

"Sehingga tadi kita diskusi, dan arahan Bapak Presiden, nanti rencananya di akhir tahun kita akan melakukan vaksinasi terutama diarahkan bagi golongan yang memang imunitasnya rendah," ungkapnya.

Adapun, sebelum pelaksanaan vaksinasi tersebut Kemenkes akan melakukan sero survei terlebih dahulu.

Tujuannya untuk melihat lagi daerah-daerah mana yang masyarakatnya sudah menurun kadar imunitasnya.

Selain itu, sero survei juga bertujuan mencari tahu individu golongan mana saja yang kadar imunitasnya sudah turun.

Saat ditanya lebih lanjut soal program vaksinasi ini, Budi menjelaskan jika Kemenkes mengistilahkannya sebagai vaksinasi Covid-19 untuk meningkatkan imunitas populasi dalam menghadapi potensi gelombang berikutnya.

Baca juga: Antisipasi Munculnya Varian Baru Covid-19, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Lagi di Akhir Tahun

"Nanti kita akan sangat selektif memilih daerah-daerah yang memang imunitasnya rendah. Karena sebelumnya kita akan melakukan sero survei dulu," ungkap Budi.

Dia menambahkan, kebijakan vaksinasi kembali ini dipilih karena hasil riset sudah menunjukkan penyebab penularan Covid-19 di Indonesia saat ini cukup landai.

"Karena memang ya tinggi sekali ya imunitas populasi masyararakat Indonesia. Jadi 98,5 persen masyarakat sudah memiliki kadar proteksi 2.000 unit/mili liter," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, hasil survei serologi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dan tim pandemi Covid-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menyebutkan, sebanyak 98,5 persen proporsi penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap Sars Cov-2 penyebab Covid-19 pada Juli 2022.

Porsi antibodi ini meningkat dari 87,8 persen saat survei serologi dilakukan pada Desember 2021.

"Hasil sero-survei menunjukkan ada peningkatan proporsi penduduk yang punya antibodi Sars Cov-2 dari 87,8 persen di bulan Desember 2021 menjadi 98,5 persen pada Juli 2022," kata peneliti FKM UI, Iwan Ariawan saat mengungkapkan survei serologi ketiga, Kamis (11/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com