Salin Artikel

Menkes: Antibodi Warga terhadap Covid-19 Tinggi, tetapi Ujiannya 6 Bulan Lagi

Akan tetapi, pemerintah perlu mewaspadai soal potensi penurunan antibodi tersebut pada enam bulan ke depan.

Sehingga menurutnya, ujian bagi kadar antibodi yang saat ini sudah baik akan terjadi sekitar enam bulan lagi.

Menkes menjelaskan, kombinasi antara vaksinasi pada November 2021 hingga Januari 2022 dan infeksi pada Februari dan Maret 2022 membuat antibodi masyarakat pada Juni hingga Agustus 2022 relatif tinggi.

"Sehingga boleh dibilang saat gelombang BA4 BA5 masuk, kita tidak terganggu sama sekali kasusnya," ujar Budi usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo yang membahas evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Selasa (23/8/2022).

"Nah sekarang ujiannya adalah enam bulan lagi. Indonesia menjadi satu negara dari segelintir negara yang sudah berhasil melampaui gelombang BA.4 BA.5 dengan sangat baik. Sekarang ujiannya enam bulan lagi sekitar bulan Januari Februari, Maret 2023," jelasnya.

Sehingga apabila benar-benar menjaga penularan Covid-19 tetap landai seperti sekarang ini, Budi menyebutkan Indonesia telah mampu menangani pandemi selama 12 bulan berturut-turut.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah menjaga level imunitas masyarakat setinggi saat ini, yakni 98,5 persen.

Namun, menurut Budi, untuk mempertahankan agar level antibodi masyarakat tetap tinggi hingga enam bulan mendatang ada tantangan tersendiri.

"Tantangannya kita (antibodi dari) vaksinasinya sudah menurun dan tidak ada infeksi sekarang (infeksi varian Omicron pada awal 2022). Beda dengan kemarin Februrai kita ada infeksi tinggi, itu kan memberikan perlindungan imunitas juga," tutur Budi.

"Sehingga tadi kita diskusi, dan arahan Bapak Presiden, nanti rencananya di akhir tahun kita akan melakukan vaksinasi terutama diarahkan bagi golongan yang memang imunitasnya rendah," ungkapnya.

Adapun, sebelum pelaksanaan vaksinasi tersebut Kemenkes akan melakukan sero survei terlebih dahulu.

Tujuannya untuk melihat lagi daerah-daerah mana yang masyarakatnya sudah menurun kadar imunitasnya.

Selain itu, sero survei juga bertujuan mencari tahu individu golongan mana saja yang kadar imunitasnya sudah turun.

Saat ditanya lebih lanjut soal program vaksinasi ini, Budi menjelaskan jika Kemenkes mengistilahkannya sebagai vaksinasi Covid-19 untuk meningkatkan imunitas populasi dalam menghadapi potensi gelombang berikutnya.

"Nanti kita akan sangat selektif memilih daerah-daerah yang memang imunitasnya rendah. Karena sebelumnya kita akan melakukan sero survei dulu," ungkap Budi.

Dia menambahkan, kebijakan vaksinasi kembali ini dipilih karena hasil riset sudah menunjukkan penyebab penularan Covid-19 di Indonesia saat ini cukup landai.

"Karena memang ya tinggi sekali ya imunitas populasi masyararakat Indonesia. Jadi 98,5 persen masyarakat sudah memiliki kadar proteksi 2.000 unit/mili liter," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, hasil survei serologi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dan tim pandemi Covid-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menyebutkan, sebanyak 98,5 persen proporsi penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap Sars Cov-2 penyebab Covid-19 pada Juli 2022.

Porsi antibodi ini meningkat dari 87,8 persen saat survei serologi dilakukan pada Desember 2021.

"Hasil sero-survei menunjukkan ada peningkatan proporsi penduduk yang punya antibodi Sars Cov-2 dari 87,8 persen di bulan Desember 2021 menjadi 98,5 persen pada Juli 2022," kata peneliti FKM UI, Iwan Ariawan saat mengungkapkan survei serologi ketiga, Kamis (11/8/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/16322511/menkes-antibodi-warga-terhadap-covid-19-tinggi-tetapi-ujiannya-6-bulan-lagi

Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke