Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, ada 10 kota di Indonesia yang realisasi belanja APBD-nya masih rendah.

"Rinciannya yakni Kota Depok 27,79 persen, Makassar 26,59 persen, Palangkaraya 26,46 persen, Kendari 25,17 persen, Solok 23,80 persen," kata Agus dilansir dari siaran pers Kemendagri pada Jumat (19/8/2022).

"Kemudian Balikpapan 16,37 persen, Tual 14,39 persen, Sawahlunto 11,18 persen, Bukittinggi 8,96 persen, dan Sorong 3,85 persen," ujar dia.

Baca juga: Percepat Realisasi APBD, Kemendagri Lakukan Pendampingan ke Daerah

Fatoni menyampaikan, realisasi APBD menjadi perhatian pemerintah.

Presiden Joko Widodo, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavian menurut dia, menaruh perhatian untuk mendorong agar belanja daerah ini bisa cepat terealisasi.

"Sehingga bisa mendongkrak perekonomian dan menyejahterakan masyarakat,” ujar Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Fatoni pun mengungkapkan kota dengan realisasi APBN tertinggi.

Kota-kota itu yakni Kota Bitung sebesar 53,75 persen, kemudian Kota Sukabumi 52,97 persen, Kota Lampung 50,96 persen, Kota Langsa 49,81 persen, Kota Pangkalpinang 48,65 persen, Kota Blitar 47,62 persen, dan Kota Yogyakanrta 47,46 persen.

Selain itu, Metro sebesar 47,25 persen, Cirebon 47,00 persen, dan Pariaman dengan capaian 46,67 persen.

Ia juga mengatakan, berdasarkan Pasal 373 dan 374 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

Karena itu, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat realisasi belanja APBD.

"Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan Tim Kemendagri turun langsung ke daerah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD," ujar Fatoni.

Baca juga: Jokowi: Sudah Mau Desember, Percepat Realisasi APBN dan APBD

Fatoni mengatakan, pelaksanaan monev dilakukan tidak hanya kepada daerah yang rendah realisasinya, tetapi juga daerah yang realisasinya tinggi.

Daerah dengan realisasi rendah perlu dicari penyebab, masalah, dan kesulitan yang dihadapi. Sementara itu, daerah dengan realisasi APBD tinggi dapat dipelajari kiat dan strateginya.

“Sehingga bisa dirumuskan solusi dan langkah yang tepat yang bisa dilakukan dalam percepatan APBD," ujar Fatoni.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih tersisa di bank sebesar Rp 193 triliun.

Jokowi mendorong agar anggaran yang masih sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara.

"Saya cek APBD di bank, hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tau angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp 193 triliun. Sangat besar sekali," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

"Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," kata dia.

Baca juga: Ini Daftar Daerah dengan Realisasi APBD Tertinggi sampai Maret 2022

Selain itu, presiden menyinggung soal besaran belanja daerah yang baru mencapai 39,3 persen dari total APBD.

Padahal, kata dia, belanja daerah perlu dimaksimalkan agar perputaran uang di daerah tetap terjaga.

"Karena juga belanja di daerah itu masih sampai hari ini belanja daerah, belanja APBD baru 39,3 persen. Hati-hati ini, baru Rp 472 triliun," ujar Jokowi.

"Padahal ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah ini yang namanya APBD ini segera keluar agar beredar di masyarakat ini penting sekali," ucap dia.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar kepala daerah dan jajarannya tidak boleh lagi bekerja secara standar atau hanya terpaku kepada rutinitas.

Sebab, selain hambatan dalam membelanjakan APBD tadi, saat ini kondisi negara juga sedang terdampak situasi krisis pangan dan energi.

Oleh karena itu, menurut Presiden, cepat atau lambat situasi krisis dunia bisa memberikan dampak lebih berat kepada Indonesia.

"Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas. Enggak. Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, tidak bisa," ujar Jokowi.

"Enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal," kata dia.