Percepat Realisasi APBD, Kemendagri Lakukan Pendampingan ke Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri melakukan pendampingan ke daerah-daerah yang realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 masih relatif rendah.

Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, hal ini dilakukan untuk mempercepat dan memaksimalkan realiasi belanja APBD. Kemendagri juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan menurunkan tim ke daerah-daerah yang serapan anggarannya masih rendah.

Baca juga: Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

"Kami bersama Kementerian Keuangan juga menurunkan tim gabungan ke daerah yang serapannya (realisasi belanjanya) sangat rendah. Diharapkan ikhtiar ini berkontribusi terhadap peningkatan serapan belanja daerah secara signifikan," ujar Fatoni dalam keterangan pers, Rabu (15/12/2021).

Selain itu, lanjut Fatoni, Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait proses percepatan realisasi APBD.

Ia menuturkan, upaya ini melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kemenkeu, Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Di samping itu, Kemendagri melakukan kerja sama dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa lingkup pemerintah daerah pada 2022 dan tahun mendatang," ucapnya.

Kemudian, Fatoni mengatakan, Kemendagri rutin melaksanakan rapat analisis dan evaluasi agar daerah dapat merealisasikan belanja APBD secara maksimal.

Rapat ini melibatkan berbagai komponen di internal Kemendagri, seperti Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah, dan Biro Hukum Kemendagri.

Baca juga: Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Rapat juga diikuti jajaran perangkat daerah, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Setiap hari kami melakukan rapat analisis dan evaluasi secara bergiliran dengan daerah. Bahkan dalam satu hari bisa empat sampai lima daerah secara paralel dan bergantian," ujar dia.