Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Kompas.com - 18/08/2022, 17:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto berpandangan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terbuka untuk partai apa pun, termasuk PDI Perjuangan jika ingin bergabung.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa PDI-P membuka peluang kerja sama politik dengan partai pengusung Presiden Joko Widodo.

KIB adalah koalisi yang dibentuk PAN, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiganya adalah partai pendukung pemerintah. 

"Maka semua kemungkinan itu masih bisa terjadi. Ya kan penambahan jumlah koalisi KIB masih bisa terjadi," kata Yandri ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: PDI-P Buka Peluang Gabung Koalisi, PKB Serahkan ke Cak Imin dan Prabowo

Wakil Ketua MPR itu menuturkan, sejauh ini PAN terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain, termasuk PDI-P.

Di sisi lain, KIB masih belum menentukan figur calon presiden dan wakil presiden. Menurut Yandri, itu masih dalam pembahasan. 

"Jadi semua masih bisa kemungkinan-kemungkinan (bertambahnya koalisi) itu masih sangat terbuka untuk terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yandri mengungkapkan antara pengurus PAN dan PDI-P kerap bertemu.

Dia pun mencontohkan bertemunya Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dan Hasto.

Selain itu, Yandri menuturkan, elite PAN bahkan kerap bertemu dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kita juga sama tokoh-tokoh penting PDI-P sering, memang kadang-kadang enggak dipublikasikan ke media gitu kan," jelasnya.

"Artinya dengan PDI-P kita sangat baik, untuk membangun kerja sama atau membangun kesepahaman itu sangat terbuka," lanjut eks Ketua Komisi VIII DPR itu.

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya berpeluang besar berkoalisi dengan partai politik yang saat ini mengusung Presiden Jokowi.

Koalisi yang dimaksud adalah untuk menyambut Pilpres 2024.

Baca juga: PDI-P Dinilai Lebih Mungkin Berkoalisi dengan KIB ketimbang Gerindra-PKB

"Tidak hanya dengan Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian dengan Golkar. Pendeknya dengan seluruh parpol yang mengusung Pak Jokowi," ujar Hasto di Sekolah PDI-P, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2022).

Hasto menjelaskan, PDI-P dekat dengan partai-partai yang saat ini mendukung pemerintahan Jokowi.

Pasalnya, para ketua umum partai kerap bertemu dengan mereka dan juga Jokowi-Ma'ruf Amin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com