Salin Artikel

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa PDI-P membuka peluang kerja sama politik dengan partai pengusung Presiden Joko Widodo.

KIB adalah koalisi yang dibentuk PAN, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiganya adalah partai pendukung pemerintah. 

"Maka semua kemungkinan itu masih bisa terjadi. Ya kan penambahan jumlah koalisi KIB masih bisa terjadi," kata Yandri ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Wakil Ketua MPR itu menuturkan, sejauh ini PAN terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain, termasuk PDI-P.

Di sisi lain, KIB masih belum menentukan figur calon presiden dan wakil presiden. Menurut Yandri, itu masih dalam pembahasan. 

"Jadi semua masih bisa kemungkinan-kemungkinan (bertambahnya koalisi) itu masih sangat terbuka untuk terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yandri mengungkapkan antara pengurus PAN dan PDI-P kerap bertemu.

Dia pun mencontohkan bertemunya Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dan Hasto.

Selain itu, Yandri menuturkan, elite PAN bahkan kerap bertemu dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kita juga sama tokoh-tokoh penting PDI-P sering, memang kadang-kadang enggak dipublikasikan ke media gitu kan," jelasnya.

"Artinya dengan PDI-P kita sangat baik, untuk membangun kerja sama atau membangun kesepahaman itu sangat terbuka," lanjut eks Ketua Komisi VIII DPR itu.

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya berpeluang besar berkoalisi dengan partai politik yang saat ini mengusung Presiden Jokowi.

Koalisi yang dimaksud adalah untuk menyambut Pilpres 2024.

"Tidak hanya dengan Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian dengan Golkar. Pendeknya dengan seluruh parpol yang mengusung Pak Jokowi," ujar Hasto di Sekolah PDI-P, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2022).

Hasto menjelaskan, PDI-P dekat dengan partai-partai yang saat ini mendukung pemerintahan Jokowi.

Pasalnya, para ketua umum partai kerap bertemu dengan mereka dan juga Jokowi-Ma'ruf Amin.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/18/17541721/soal-kemungkinan-pdi-p-gabung-kib-waketum-pan-masih-bisa-terjadi

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke