Kompas.com - 18/08/2022, 17:40 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) belum memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi atas peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Paniai, Papua.

Wakil Ketua LPSK Manager Nasution mengatakan, alasan LPSK belum memberikan perlindungan adalah karena tidak ada permintaan perlindungan dari para korban dan saksi.

"Sampai sekarang belum ada rekomendasi atau permintaan dari penegak hukum termasuk teman-teman Komnas agar LPSK memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Sampai hari ini saya coba cek belum, termasuk juga dari saksi maupun korban," kata Manager saat acara diskusi virtual, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Tersangka Pelanggaran HAM Berat di Paniai Segera Disidang di PN Makassar

Karena belum menerima permohonan, LPSK berencana proaktif mendatangi korban dan saksi peristiwa Paniai untuk menawarkan perlindungan.

Manager mengatakan, ada ketentuan yang mengatur LPSK bisa memberikan perlindungan tanpa adanya permohonan.

Namun hal tersebut sangat sulit direalisasikan karena harus mendapatkan persetujuan dari para pimpinan LPSK melalui sidang paripurna.

"LPSK memiliki mekanisme yang disebut dengan proaktif, misalnya di Pasal 29 ayat 2 UU 31 tahun 2014 memang dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan. Itu kemudian kita atur dalam teknisnya LPSK nomor 2 tahun 2020 setelah mendapat persetujuan pimpinan LPSK yang membidangi," papar dia.

LPSK belum akan menggunakan mekanisme tersebut dan akan menawarkan perlindungan melalui permohonan yang diajukan oleh korban.

"Dalam konteks tindakan proaktif LPSK menawarkan perlindungan yang dinilai LPSK membutuhkan perlindungan atau pemenuhan hak lainnya," papar dia.

Sebelumnya, Komnas HAM menilai sudah semestinya LPSK bertanggungjawab penuh terhadap korban dan saksi dalam kasus Paniai.

Menurut Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin, LPSK bertanggungjawab agar korban bisa bersaksi dalam persidangan yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan yang jauh dari lokasi peristiwa di Paniai.

"Karena ini lokasi dan tempat peristiwa jaraknya jauh (dari lokasi persidangan), jika hakim membutuhkan kesaksian hadir secara fisik, siapa yang bertanggungjawab sejak dari awal menghadirkan saksi itu di depan majelis hakim?," kata Amiruddin.

"Karena ada konsekuensinya dari jarak begitu jauh, yaitu biaya, siapa yang membiayai? tentu ini tantangan LPSK. Supaya korban yang akan bersaksi, atau saksi itu sendiri tidak terbebani secara psikologis untuk menghadiri panggilan psikologis," ujar dia.

Menurut Amiruddin, jangan sampai korban pelanggaran HAM berat semakin terbebani dengan tempat persidangan yang sudah ditetapkan jauh dari lokasi para korban.

Sudah semestinya para korban dan saksi peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi delapan tahun lalu ini bisa difasilitasi dengan cara yang layak.

"Kalau tidak dari awal, dia akan terbebani secara psikologis, ongkosnya dari mana, sampai di lokasi mau tidur gimana?" ucap Amiruddin.

Sebagai informasi, pada 2020 Komnas HAM menetapkan peristiwa Paniai sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat.

Peristiwa tersebut terjadi pada 8 Desember 2014 yang menyebabkan empat orang tewas dan 21 lainnya luka-luka akibat penganiayaan.

Peristiwa itu diawali dari kesalahpahaman antar warga Paniai dengan aparat TNI. 11 Orang mengalami tindak penganiayaan.

Warga kemudian melakukan protes di sekitar lapangan Karel Gobay dan mendapatkan reaksi berlebihan dari TNI dan Polri dengan membredel korban menggunakan senjata api.

Dari penembakan tersebut empat orang dinyatakan tewas, Komnas HAM kemudian melakukan penyelidikan dan merilis hasil penyelidikan pada Februari 2020 dan menetapkan peristiwa pembunuhan itu sebagai pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Kontras Pertanyakan Profesionalitas Kejagung Tangani Kasus Paniai

Setelah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, Kejaksaan Agung melalui SK Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai.

Hasil penyidikan menetapkan IS sebagai terdakwa dalam peristiwa tersebut. IS disebut sebagai perwira penghubung di Komando Distrik Militer Paniai saat peristiwa terjadi.

Sidang kasus tersebut nantinya akan digelar Pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Selain menentukan lokasi sidang, Mahkamah Agung juga sudah melatih delapan hakim Ad Hoc untuk memimpin jalannya persidangan HAM nanti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Nasional
Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Nasional
UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

Nasional
Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
KY Sebut Tak Temukan 'Track Record' Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

KY Sebut Tak Temukan "Track Record" Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.