Kompas.com - 18/08/2022, 14:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong menteri dan kepala daerah untuk tidak hanya bekerja rutin dan standar, tetapi harus detail.

Menurut Presiden, langkah itu diperlukan karena situasi dunia saat ini pada posisi yang tidak mudah akibat dampak pandemi Covid-19 ditambah perang di Ukraina yang menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan global.

"Para menteri, gubernur, bupati, wali kota juga sama, enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas. Enggak. Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja. Enggak akan jalan, percaya saya," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/7/2022).

Baca juga: Jokowi Minta Menhub dan Menteri BUMN Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Tiket Pesawat

"Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal," tegasnya.

Jokowi melanjutkan, situasi global yang tidak pasti tersebut juga mendorong terjadinya inflasi yang saat ini menjadi momok di semua negara.

Presiden mengungkapkan, inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94 persen (year on year).

Angka tersebut, kata Jokowi, masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Turkiye yang inflasinya mencapai 79 persen, Uni Eropa 8,9 persen, atau Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen.

Meskipun demikian, mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, jika seluruh kepala daerah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), pemerintah akan mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3 persen.

Presiden juga meminta para kepala daerah bisa mengecek apa yang menjadi penyebab inflasi di daerahnya.

"Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan Tim Pengendali Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi," jelas Jokowi.

"Bisa saja beras, bisa saja tadi bawang merah, bisa saja cabai dan dicek. Tim Pengendali Inflasi Pusat cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah? Disambungkan, ini harus disambungkan karena negara ini negara besar," lanjutnya

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa angka inflasi Indonesia yang masih bisa ditahan untuk berada pada 4,94 persen adalah karena besarnya subsidi untuk energi dari APBN yang mencapai Rp 502 triliun.

Presiden pun akan meminta Menteri Keuangan untuk menghitung kemampuan APBN pemerintah dalam melanjutkan subsidi tersebut.

"Pertalite, Pertamax, solar, elpiji, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya itu hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp 502 triliun, angkanya gede sekali," ungkap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Komentari Kasus Brigadir J

"Ini yang harus kita tahu, untuk apa? Untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi. Tapi apakah terus-menerus APBN akan kuat? Nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan," tuturnya.

Terkait harga pangan, Presiden mengajak semua pihak untuk bersyukur karena harga pangan terutama beras di Indonesia masih bisa dikendalikan dan berada pada harga sekitar Rp 10.000.

Harga tersebut jauh lebih murah jika dibandingkan harga beras di sejumlah negara, misalnya di Jepang Rp 66.000, di Korea Selatan Rp 54.000, di Amerika Serikat Rp 53.000 dan di China Rp 26.000.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Nasional
Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.