Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Kemerdekaan Harus Dipelihara, Jangan Dianggap Sebuah Hal yang "Take It For Granted"

Kompas.com - 17/08/2022, 08:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menyatakan, kemerdekaan yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia harus terus dipelihara, tidak boleh dianggap sebagai hal yang diterima begitu saja.

"Sekarang karena sudah merdeka, ini jangan dianggap sebagai sebuah take it for granted, atau artinya ya sudah, sudah merdeka ya sudah merdeka, tetapi seharusnya itu terus dipelihara," kata Megawati dalam video testimoni yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/8/2022).

Megawati menuturkan, salah satu cara memelihara kemerdekaan itu adalah dengan menceritakan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan.

Baca juga: Jangan Salah, Ini Penulisan Ucapan 17 Agustus yang Benar

Ia menegaskan, kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia bukanlah pemberian dari penjajah, tapi buah dari perjuangan.

Ketua umum PDI-P itu khawatir, jika cerita itu tidak diwariskan dari generasi ke generasi, Indonesia kelak akan menjadi bangsa yang tidak kuat.

"Kita tahu dari sejarah bangsa kita, kita ini merdeka bukan karena diberi tetapi karena semangat juang untuk mau merdeka," ujar Megawati.

Megawati menambahkan, berdasarkan pengalamannya selama menjadi presiden, ia menilai bangsa Indonesi memiliki kekuatan yang luar biasa.

Baca juga: Google Doodle 17 Agustus 2022 Rayakan HUT Ke-77 RI dengan Kembang Api Merah Putih

Ia mencontohkan, ketika ia menjabat sebagai presiden, rakyat ikut berperan dalam menangani krisis ekonomi yang saat itu terjadi.

"Kalau bukan karena ikut sertanya rakyat di dalam ketahanannya ikut berproses menangani krisis tersebut, tidak bisa saya kira pemerintah akan secepat itu menanganinya," kata Megawati.

"Sebagai sebuah contoh bahwa kita bisa melunasi dengan baik hutang-hutang kita melalui IMF itu adalah sebuah kekuatan yang harus terus dipelihara," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com