Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

Kompas.com - 14/08/2022, 23:16 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru kampanye Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019, Eggi Sudjana, mengaku tidak akan mendukung Prabowo lagi seandainya Ketua Umum Partai Gerindra itu jadi maju sebagai calon presiden 2024.

"Enggak, enggak (dukung Prabowo capres 2024)," ujar Eggi ketika ditemui selepas mendaftarkan partainya, Partai Pemersatu Bangsa, sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI, Minggu (14/8/2022) malam.

Sebagai informasi, saat menjadi juru kampanye Prabowo, Eggi terjerat kasus makar.

Baca juga: Prabowo Kembali Maju Jadi Capres, Golkar: KIB Siap Berkontestasi

Ketika ditanya alasannya tak lagi mau mendukung Prabowo pada Pilpres 2024, Eggi menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan itu sudah tak membutuhkan dirinya.

"Dia sudah punya sendirilah, dia sudah enggak butuh saya," kata Eggi.

Eggi justru mengeklaim bahwa dirinyalah yang akan menjadi sosok calon presiden pada 2024, didukung oleh partainya.

"Eggi Sudjana. Kenapa saya enggak boleh?" jawab dia soal siapa capres 2024 yang didukung Partai Pemersatu Bangsa.

Baca juga: KPU Tutup Pendaftaran Parpol Malam Ini, Pastikan Tak Ada Perpanjangan

Di sisi lain, Eggi optimistis partainya bakal bisa berbicara banyak dalam Pemilu 2024.

Ia menyinggung soal partai-partai politik yang berkuasa saat ini telah banyak melakukan korupsi dan fakta tersebut sudah diketahui oleh publik.

Meskipun ada 30 partai nonparlemen yang sampai sekarang telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU, Eggi sesumbar bahwa suara publik yang muak dengan partai-partai penguasa saat ini dapat berpindah ke partainya.

Partai Pemersatu Bangsa menjadi partai ke-39 yang mendaftarkan diri ke KPU RI sebagai calon peserta Pemilu.

"Allah yang berikan kekuasaan kepada siapa pun yang dikehendaki dan Allah juga yang cabut. Itu yang membuat kita yakin. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi," ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com