Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade meminta pemerintah membenahi basis data pangan dalam negeri.

Sebab, ada perbedaan pendapat antara dua menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo soal kenaikan harga mi instan.

“Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan koordinasi terkait data pangan,” kata Andre dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Harga Mi Instan Bakal Naik, Simak Harganya di Tokopedia, Shopee, dan Blibli

Selain itu, kata Andre, pemerintah mesti menyampaikan data soal pangan secara transparan.

“Agar rakyat tahu persis risiko yang dihadapi di tengah ancaman krisis pangan dunia,” ujar dia.

Adapun Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tak senada soal dugaan kenaikan harga mi instan.

Syahrul memprediksi harga mi instan bakal naik tiga kali lipat, imbas perang Rusia-Ukraina.

Sebaliknya, Zulhas menampik dugaan itu karena negara pemasok gandum seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat tidak mengalami gagal panen.

Andre mengkritik perbedaan perkataan kedua menteri tersebut. Menurut dia, publik bakal kebingungan untuk mencerna informasi tersebut.

“Jangan sampai pernyataan menteri yang satu berhantahan dengan menteri yang lain. Jangan buat bingung dan panik masyarakat,” kata dia.

Baca juga: Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Ia menilai, para menteri mestinya punya data yang sama sebelum mengomentari masalah publik tertentu.

Perbedaan pandangan dapat menimbulkan anggapan tak ada rapat koordinasi antar-menteri untuk isu-isu yang berdampak besar pada hidup masyarakat.

“Kita minta menteri-menteri di bawah Pak Jokowi punya koordinasi yang berjalan baik. Sehingga suara yang keluar dari pemerintah itu satu,” ucap dia.