Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Estimasi Anggaran Pertahanan 2030 Sebesar Rp 545 Triliun, untuk Dukung Ekonomi Hankam

Kompas.com - 06/08/2022, 08:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, estimasi anggaran pertahanan pada 2030 mendatang mencapai Rp 545 triliun.

Menurutnya, peningkatan anggaran diperlukan untuk modernisasi pertahanan Indonesia.

"Estimasi anggaran per 2030 dari kami lihat ini itu 2030 akan Rp 545 triliun anggaran utuk pertahanan. Ini mengalir," ujar Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul International Convention Center di Bogor, sebagaimana disiarkan YouTube PPAD TNI, Jumat (5/8/2022).

"Jadi alutsista yang hebat, training pasukan, penguasaan teknologi, fasilitas prajurit, rumah dan sebagainya dan kesejahteraan ini harus terjadi dengan angka yang sebesar ini. Dan peningkatan anggaran perlu untuk modernisasi pertahanan," lanjutnya.

Baca juga: Luhut: Perang Rusia-Ukraina Tak Jelas Kapan Selesai dan Ini Berdampak Ekonomi ke Seluruh Dunia

Luhut pun mengungkapkan, peningkatan anggaran pertahanan juga bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang kuat di masa mendatang.

Sebab menurutnya saat ini Indonesia masih lemah dari sisi ekonomi pertahanan dan keamanan (hankam).

"Jadi kita melihat defense spending GDP per kapita kita masih rendah. Kita mau tingkatkan itu," lanjutnya.

Lebih lanjut Luhut menuturkan, agar Indonesia menjadi negara maju dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari semua elemen bangsa.

Baca juga: Luhut: Presiden Jokowi Tak Ada Bisnis Sendiri, Bisnis Anaknya, atau Bisnis Keluarga

Dirinya mengakui penbangunan ekonomi yang dikejar pemerintah selama delapan tahun terakhir ini belum sempurna.

Sehingga meskipun ada capaian positifnya, masih perlu diperbaiki secara terus-menerus

Oleh karenanya, Luhut mengingatkan agar semua pihak tidak mudah dipecah belah.

"Kita jangan mau dipecah belah oleh siapapun. Jangan mau dipecah belah oleh siapapun. Kita boleh beda pendapat enggak papa. Tapi begitu duduk bersama kita harus bekerja demi kepentingan nasional kita," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com