Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Perang Rusia-Ukraina Tak Jelas Kapan Selesai dan Ini Berdampak Ekonomi ke Seluruh Dunia

Kompas.com - 05/08/2022, 19:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya baru saja bertemu dengan Deputy Prime Minister Rusia di Moskwa baru-baru ini.

Dari pembicaraan tersebut terungkap bahwa perang Rusia-Ukraina belum ada kepastian kapan akan selesai.

"Kemarin saya di Rusia, di Moskow, saya bicara dengan Deputy Prime Minister (Rusia), kita juga bicarakan soal ini (perang) belum ada kepastian kapan akan selesai. Jadi Ukraina war dengan Rusia kita belum tahu kapan akan selesai," ujar Luhut di acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul International Convention Center di Bogor, sebagaimana disiarkan YouTube PPAD TNI, Jumat (5/8/2022).

Baca juga: Sekjen NATO Tak Biarkan Rusia Menang dalam Perang di Ukraina

"Dan ini mempunyai dampak ekonomi ke seluruh dunia. Itu sebabnya kita harus lugas membuat policy ekonomi kita sehingga keadaan ekonomi kita sekarang yang baik ini bisa kita pertahankan terus ke depan," tegasnya.

Luhut pun mengungkapkan perang antara kedua negara memicu kenaikan harga pangan dan energi.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga mengungkapkan musuh dalam pengelolaan ekonomi dalam negeri adalah ketidakpercayaan diri bangsa Indonesia sendiri.

"Satu musuh kita yang paling berat dari dalam diri kita sendiri, kita kadang-kadang enggak percaya bahwa kita hebat, kita hebat kalau kita lakukan dengan benar," lanjutnya.

Baca juga: Rangkuman Hari Ke-161 Serangan Rusia ke Ukraina: AS Beri Sanksi Pacar Putin, Resimen Azov Dianggap Teroris

Dia mencontohkan, defisit perdagangan Indonesia dengan China terus mengalami penurunan.

Sebelumnya, defisit perdagangan Indonesia dengan China sebesar 27 Miliar Dolar AS. Kemudian jumlahnya menurun hingga menjadi 17 miliar Dolar AS.

"Tahun lalu tinggal 2 sekian miliar Dolar AS. Tahun ini per kuartal kemarin tadi saya baru terima data itu kita sudah surplus Rp 500 juta Dolar AS. Tahun ini kita mungkin surplus 1 sekian miliar Dolar AS," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com