Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Usul Format Debat Pemilu Diubah, Bukan Adu Argumentasi tetapi Saling Beri Masukan

Kompas.com - 05/08/2022, 18:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengubah format debat pada pemilihan umum (pemilu).

Sandiaga berpandangan, format debat mestinya tidak mengedepankan adu argumentasi, tetapi saling memberi masukan supaya tidak memperuncing perbedaan di tengah masayarakat.

"2024 itu tidak meruncing kalau pola debatnya itu adalah yang saya temui di desa-desa wisata di mana para tokoh-tokoh masyarakat duduk bersama-sama dan saling bertukar pikiran," kata Sandiaga dalam acara 10 Tahun Forum Pemred di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Baca juga: Demokrat Daftar Pemilu, Tak Bareng Nasdem dan PKS

"Bersilaturahmi, bukan mengadu argumentasi, tapi justru saling memberikan masukan, saling menghormati satu sama lain," ujar dia.

Sandiaga mengakui, selama dua kali mengikuti kontestasi pemilihan umum yakni Pemilihan Gubernur DKI Jakata 2017 dan Pemilihan Presiden 2019, ia merasa debat berjalan dengan nuansa tegang.

Politikus Partai Gerindra itu pun menilai batas waktu yang diberikan kepada kontestan dalam kegiatan debat juga membuat esensi yang ingin disampaikan tidak dipahami oleh publik.

"Menit-menitan ini, saya belajar waktu 2017 sama 2019, akhirnya enggak dapat kita esensi karena kita dibatasi menitnya, dan debat itu pengalaman saya di ajang kontestasi yang kadang-kadang panas itu justru memperuncing," kata Sandiaga.

Ia melanjutkan, pengalamanya dua kali menjadi kontestan pemilu menggambarkan pesta demokrasi di Indonesia berjalan dengan riuh rendah dan hiruk pikuk.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada inovssi agar demokrasi di Indonesia semakin matang.

Baca juga: AHY Kritik Anggaran KPU Macet: Mutu Pemilu Ditentukan Sumber Daya dan Kesiapan Anggaran

Inovasi itu, menurut Sandiaga, salah satunya adalah keputusan Presiden Joko Widodo mengajak ia dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk ke Kabinet Indonesia Maju.

Padahal, Prabowo-Sandiaga adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menantang Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.

"Inovasi Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo dan saya ke dalam kabinet ini merupakan suatu terobosan, mungkin pertama di dunia dalam demokrasi dan di sinlah kerja sama itu bisa kita timbulkan," ujar Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com