Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Susun Data Spesial untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Kompas.com - 03/08/2022, 16:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, akurasi data menjadi hal yang diprioritaskan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Muhadjir mengatakan, pemerintah menggunakan data spesifik dalam menangani kemiskinan ekstrem yakni data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Untuk penanganan kemiskinan ekstrem ini datanya kita gunakan data spesifik, spesial, namanya P3KE, P3KE ini adalah data yang data final dari triangulasi, pemutakhiran melalui penyortiran dari data-data yang ada," kata Muhadjir dalam keterangan pers usai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Wapres Pimpin Rapat Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Ini yang Dibahas

Data P3KE merupakan data yang berasal dari survei Badan Pusat Statistik, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data pusat keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta data SDGs dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Muhadjir menyebutkan, data-data itu akan ditambah dengan data dari Kementerian Kesehatan serta sejumlah kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Nanti akan kita kompilasikan, kita cross di situ untuk memastikan siapa yang betul-betul menjadi target group dan by name, by address," kata Muhadjir.

Ia menambahkan, hal ini juga menjadi kesempatan untuk mendata masyarakat miskin yang selama ini belum menerima bantuan sosial karena tidak memiliki nomor induk kependudukan.

Baca juga: Upaya Hapus Kemiskinan Ekstrem, Wapres: Warga yang Berhak Diusahakan Dapat Bansos

"Ini adalah menjadi kesempatan untuk mengeksekusi mereka yg miskin ekstrem yang tidak ada NIK-nya, yang berarti selama ini tidak dapat bansos kita pastikan dapat bansos," kata Muhadjir.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah akan mengusahakan agar seluruh masyarakat yang berhak dapat menerima bantuan sosial dalam rangka menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Semua yang berhak itu, diusahakan untuk dapat. Sementara data yang ada itu kita mengintegrasikan," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com