Komitmen Pemerintah dan DPR soal Anggaran Pemilu Diminta Segera Direalisasikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby meminta semua pihak mempertanyakan komitmen DPR dan pemerintah terkait anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun yang sudah disepakati, namun hingga kini belum terealisasi.

Sebab, belakangan muncul persoalan terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tidak optimal karena anggaran tersebut macet di Kementerian Keuangan.

"Rasa-rasanya kesepakatan soal anggaran pemilu ini masih di atas kertas. Tentunya karena kita ketahui bersama bahwa problem saat ini adalah problem pencairan yang sudah disampaikan KPU sekitar 54 persen lagi anggaran yang belum direalisasikan," kata Alwan dalam diskusi virtual bertajuk "Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu Lagi?" Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Dukcapil-KPU Koordinasi Selesaikan Persoalan e-KTP Warga Papua yang Belum Selesai

Alwan meminta agar Pemerintah dan DPR bersama-sama untuk segera merealisasikan komitmen anggaran pemilu tersebut.

Menurut Alwan, jika problem anggaran tak kunjung selesai, bukan tidak mungkin menimbulkan kegamangan baru, seperti muncul kembali isu penundaan Pemilu 2024 atau penambahan masa jabatan presiden tiga periode.

"(Hal-hal itu) tidak sama-sama kita inginkan. Jangan sampai tahapan pelaksanaan pemilu 2024 terganggu dengan ketidaktersediaan anggaran yang pasti," jelasnya.

Dia mengatakan, pemerintah dan DPR perlu mengingat bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sejak 14 Juni 2022.

Bahkan, tahapan pemilu saat ini sudah memasuki masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang digelar pada 1-14 Agustus 2022.

Baca juga: Belum Separuh Anggaran KPU Cair, Persiapan Pemilu 2024 Tak Optimal

Ia menilai, tahapan tersebut membutuhkan banyak anggaran sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah dan DPR.

"Tahapan yang banyak membutuhkan banyak anggaran yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol. Kalau satu tahapan itu terganggu dengan problem anggaran, maka kita juga akan khawatir dengan kepercayaan publik terhadap pelaksanaannya. Karena salah satu indikator pelaksanaan pemilu yang sukses adalah keterpenuhan anggaran," ungkapnya.

Kepada DPR, Alwan mengingatkan soal pidato Ketua DPR Puan Maharani terkait pentingnya realisasi anggaran Pemilu 2024.

Kemudian kepada pemerintah, Alwan meminta keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan demokratis. Caranya, dengan pemerintah segera memenuhi ketersediaan anggaran Pemilu.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak optimal karena anggaran KPU untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2022 macet di Kementerian Keuangan. 

Baca juga: Sisa Kebutuhan Anggaran KPU Tahun 2022 Tak Kunjung Cair

Hal ini disampaikan Hasyim dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Jumat (29/7/2022).

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim kepada wartawan.

Hasyim juga menyampaikan bahwa persiapan tahapan yang bersifat multiyears (lintas tahun anggaran) pada 2023, yang seharusnya dilaksanakan mulai 2022, tidak dapat dilakukan.

"Karena anggaran yang diusulkan tidak dipenuhi oleh Kementerian Keuangan," ujar dia.