Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Pimpin Rapat Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Ini yang Dibahas

Kompas.com - 03/08/2022, 12:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memimpin rapat yang membahas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo, rapat terbatas hari ini untuk mengatasi kemiskinan ekstrem pada akhir 2024, penghapusan kemiskinan ini merupakan tantangan berat," kata Ma'ruf saat memberikan pengantar rapat.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Lantik 1.992 Pamong Praja Muda Lulusan IPDN

Dikutip dari siaran pers TNP2K, dalam rapat ini, Ma'ruf menyampaikan bahwa kunci sukses upaya penghapusan kemiskinan ekstrem adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi sasaran.

"Konvergensi program menjadi penting untuk memastikan berbagai program pengurangan beban pengeluaran maupun pemberdayaan ekonomi dapat menyasar kantong-kantong kemiskinan dan diterima oleh keluarga miskin ekstrem secara bersamaan," tulis TNP2K dalam siaran pers.

Ma'ruf juga menekankan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui dua strategi intervensi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrem.

Ia pun memberikan tiga arahan penting kepada para menteri dan kepala lembaga yang mendapat penugasan langsung dalam Inpres 4/2022.

Baca juga: Kompak Bersarung, Jokowi-Maruf Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Halaman Istana

Pertama, fokuskan pelaksanaan program pada wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan pada 212 kabupaten/kota prioritas untuk tahun 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk tahun 2023 dan 2024.

Kedua, memanfaatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang memiliki informasi by name, by address, dan by NIK, karakteristik sosial-ekonomi keluarga berdasarkan informasi terkini, dan juga memiliki peringkat kesejahteraan keluarga untuk menyasar kelompok miskin ekstrem secara akurat.

"Ketiga, pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem agar mengacu pada Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang segera ditetapkan," tulis TNP2K.

Baca juga: Buka ASEAN Para Games 2022, Maruf Amin Berharap Indonesia Juara Umum

Secara khusus, Ma'ruf mengarahkan agar kementerian/lembaga pelaksana program  dapat melakukan refocusing program dan realokasi anggaran untuk menyasar keluarga miskin ekstrem di wilayah prioritas kemiskinan ekstrem tahun 2022.

Adapun rapat ini diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com