Wapres Pimpin Rapat Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Ini yang Dibahas

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo, rapat terbatas hari ini untuk mengatasi kemiskinan ekstrem pada akhir 2024, penghapusan kemiskinan ini merupakan tantangan berat," kata Ma'ruf saat memberikan pengantar rapat.

Dikutip dari siaran pers TNP2K, dalam rapat ini, Ma'ruf menyampaikan bahwa kunci sukses upaya penghapusan kemiskinan ekstrem adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi sasaran.

"Konvergensi program menjadi penting untuk memastikan berbagai program pengurangan beban pengeluaran maupun pemberdayaan ekonomi dapat menyasar kantong-kantong kemiskinan dan diterima oleh keluarga miskin ekstrem secara bersamaan," tulis TNP2K dalam siaran pers.

Ma'ruf juga menekankan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui dua strategi intervensi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrem.

Ia pun memberikan tiga arahan penting kepada para menteri dan kepala lembaga yang mendapat penugasan langsung dalam Inpres 4/2022.

Pertama, fokuskan pelaksanaan program pada wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan pada 212 kabupaten/kota prioritas untuk tahun 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk tahun 2023 dan 2024.

Kedua, memanfaatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang memiliki informasi by name, by address, dan by NIK, karakteristik sosial-ekonomi keluarga berdasarkan informasi terkini, dan juga memiliki peringkat kesejahteraan keluarga untuk menyasar kelompok miskin ekstrem secara akurat.

"Ketiga, pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem agar mengacu pada Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang segera ditetapkan," tulis TNP2K.

Secara khusus, Ma'ruf mengarahkan agar kementerian/lembaga pelaksana program  dapat melakukan refocusing program dan realokasi anggaran untuk menyasar keluarga miskin ekstrem di wilayah prioritas kemiskinan ekstrem tahun 2022.

Adapun rapat ini diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.