Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cari Surya Darmadi, KPK Akan Koordinasi dengan Badan Antikorupsi Singapura

Kompas.com - 02/08/2022, 16:45 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Antikorupsi Singapura/Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) terkait buron kasus korupsi Surya Darmadi.

Dugaan Surya Darmadi berada di Singapura sebelumnya diungkapkan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi partai Demokrat Santoso.

“Kami punya koordinasi dengan CPIB, KPKnya Singapura. Itu nanti kita akan cek ke sana, menanyakan keberadaan yang bersangkutan,” kata Alex saat ditemui awak media di Plaza Pupuk Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).

Baca juga: KPK Akan Kerja Sama dengan Kejagung Cari Buron Surya Darmadi

Sebagaimana diketahui, CPIB merupakan biro yang melakukan pemeriksaan terkait praktik korupsi.

Selain itu, kata Alex, KPK juga membuka peluang melakukan ekstradisi kepada taipan perusahaan sawit.

KPK akan mengecek apakah Indonesia dan Singapura memiliki hukuman yang sama terkait kejahatan yang dilakukan Bos PT Duta Palma Group itu di Indonesia.

Meski demikian, hingga saat ini Alex mengaku belum mengetahui apakah Surya Darmadi masih menyandang status kewarganegaraan Indonesia atau sudah beralih menjadi warga negara Singapura.

“Itu kan syarat syarat perjanjian ekstradisi seperti itu pasti juga akan kita upayakan,” ujar Alex.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Surya Darmadi Masih WNI atau WN Singapura

“Kita akan koordinasi dengan CPIB dengan aparat penegak hukum setempat,” sambungnya.

Sebagai informasi, Surya Darmadi sudah menjadi buron KPK sejak 2019. Salah satu orang terkaya versi Majalah Forbes itu terseret dalam kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

Selain itu, pada bulan Juli kemarin Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka dalam dua perkara, yakni dugaan korupsi penyerobotan lahan 37.095 hektar di Riau dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Dissenting Opinion', Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

"Dissenting Opinion", Arief Hidayat: Presiden Seolah Coba Suburkan Politik Dinasti dan Virus Nepotisme

Nasional
Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun 'Cawe-cawe' dan Memihak di Pemilu

Hakim Arief: Cabang Kekuasaan Tak Boleh Sedikit Pun "Cawe-cawe" dan Memihak di Pemilu

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

"Dissenting Opinion", Hakim MK Arief Hidayat: Pemerintahan Jokowi Bertindak Partisan dalam Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Ganjar-Mahfud

Nasional
Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Hakim Arief Hidayat: Jangan-jangan Demokrasi Kita Mengarah pada Titik Defisit

Nasional
Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Hadiri Musrenbang Jabar, Menpan-RB Serukan Pentingnya Digitalisasi

Nasional
'Astaghfirullah' dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

"Astaghfirullah" dari Kubu Anies Usai MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

"Dissenting Opinion", Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

Nasional
'Dissenting Opinion', Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan

"Dissenting Opinion", Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan

Nasional
Tanpa Laporan Pelanggaran TSM ke Bawaslu, MK Anggap Dugaan Pelanggaran Tak Ada

Tanpa Laporan Pelanggaran TSM ke Bawaslu, MK Anggap Dugaan Pelanggaran Tak Ada

Nasional
Beda Pendapat, Saldi Isra: Dalil Politisasi Bansos dan Mobilisasi Aparat Beralasan Menurut Hukum

Beda Pendapat, Saldi Isra: Dalil Politisasi Bansos dan Mobilisasi Aparat Beralasan Menurut Hukum

Nasional
'Dissenting Opinion', Saldi Isra: Harusnya MK Minta Pemilu Ulang di Beberapa Daerah

"Dissenting Opinion", Saldi Isra: Harusnya MK Minta Pemilu Ulang di Beberapa Daerah

Nasional
Hakim Agung Suharto Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Hakim Agung Suharto Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
Beda Pendapat, Hakim Saldi Isra: Pemilu Orde Baru Juga Sesuai Prosedur, tapi Tidak Adil

Beda Pendapat, Hakim Saldi Isra: Pemilu Orde Baru Juga Sesuai Prosedur, tapi Tidak Adil

Nasional
Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Alasan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin Terkait Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com