Euforia Militer di Balik Seragam Kementerian "Pertanahan"

“SAYA setarakan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan seperti Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor maupun Kepala Distrik Militer supaya mereka confident (percaya diri) untuk tampil ke depan. Di samping itu kita ingat bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini adalah satu institusi yang vertikal. Artinya apabila diberikan perintah, maka merasa langsung berwibawa. Sehingga, modalnya dinilai mudah”. (Hadi Tjahjanto – Menteri ATR/Kepala BPN saat konferensi pers Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2022, Rabu,27/7/2022).

Negeri kita ini begitu mengagungkan pemakaian seragam dan segala pernak-perniknya. Pemakaian seragam yang sama, lengkap dengan embel-embel nama organisasi dan lebih gemebyar lagi jika menggunakan baret atau topi dan kalau perlu tongkat komando menjadi sebuah fenomena yang tidak ada habisnya di negeri ini. Belum lagi sederet pangkat warna-warni memenuhi dada dan pundak.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Beberkan Alasan Pejabat BPN Pakai Baret dan Tongkat Komando

Ada minsdset yang tidak berubah di masyarakat kita, terutama sejak Orde Baru berkuasa sampai sekarang – termasuk para elite kita - pemakaian seragam yang kompak seperti menjadi sebuah keharusan. Kita seolah-olah hidup dalam era mekanis, semua kehidupan harus tertata dan seragam. Seolah-olah, seragam menjadi sebuah kewajiban, sejak usia dini ketika menempuh pendidikan di tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah atas (SMA) hingga saat bekerja.

Belum lagi, organisasi massa yang memang sengaja dibentuk tentara, polisi bahkan partai politik semuanya begitu “mengagung-agungkan” seragam, entah berwarna loreng atau mirip uniform militer. Bahkan ormas keagamaan pun juga latah memakai seragam militer. Entah kehormatan apa yang ingin dicari jika seragam itu dikenakan. Kebanggaan dan kecintaan terhadap organisasi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penggunaan seragam. Justru elan organisasi harusnya diimplementasikan ke karya nyata di masyarakat.

Saya jadi teringat dengan pengalaman mengunjungi Pyongyang, ibu kota Korea Utara di tahun 2005 dan 2006. Di sana kehidupan begitu mengagungkan keseragaman, kesamaan dan monoton. Tidak hanya militer, kaum sipil pun menggunakan atribut yang sama berupa pin bergambar Bapak Korea Utara, Kim Il Sung, yang tersemat di busana yang dikenakannya. Tua muda, pejabat atau rakyat jelata di Korea Utara menggunakan baju yang berbahan sama, dengan model yang seragam serta menyematkan pin yang sama pula.

Keputusan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri ATR/Kepala BPN mengeluarkan kebijakan baru penggunaan seragam yang terkesan mirip militer berupa topi baret, tongkat komando, serta tanda kepangkatan yang menempel di pundak serta di dada tidak urung mengundang tanda tanya. Penggunaan baret dan tongkat komando menjadi simbol struktur garis komando yang berlaku di lingkup TNI.

Apakah latar belakang Hadi yang militer bahkan pernah menjabat orang nomor 1 di TNI AU dan TNI ikut memberi andil penentuan seragam baru? Apakah layak memprioritaskan urusan seragam “baru” sementara kinerja institusi tersebut masih dilihat publik dengan pandangan minor?

Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Junimart Girsang, malah mempertanyakan urgensi pemakaian seragam ala tentara bagi para pejabat dan pegawai ATR/BPN. Selain aneh juga sulit dipahami dari frame of reference yang digunakan Menteri Hadi Tjahjanto soal pemilihan seragam baru. Apakah dengan pemakaian seragam baru ikut memengaruhi kinerja dari Kementerian ATR/BPN? (Liputan6.com, 28 Juli 2022).

Menambah rasa percaya diri

Menteri Hadi Tjahjanto tidak membantah bahwa penggunaan seragam baru untuk pegawai di kementeriannya terkesan mirip militer. Hal ini dianggapnya untuk menambah rasa percaya diri anak buahnya. Lagi pula, seragam baru tersebut merupakan seragam yang lama hanya kini diperlengkapi dengan tanda pangkat, tongkat komando serta baret. Atribut-atribut tersebut dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH).

Dengan seragam baru diharapkan komunikasi para pejabat ATR/BPN dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) tidak canggung. Umum dan jamak, di setiap acara seremonial di daerah-daerah, para pejabat yang tergabung di Forkopimda selalu mendapat duduk di kursi sofa urutan depan. Lengkap dengan tongkat “komando” yang disandangnya. Seperti halnya seragam ala militer pegawai Kementerian ATR/BPN, kementerian-kementerian lain pun juga menerapkan hal yang sama.

Baca juga: Ulah Para Mafia Tanah dan Janji-janji Hadi Tjahjanto...

Kementerian Perhubungan misalnya di medio 2017, menggunakan tanda empat bintang berwarna kuning emas di topi dan bahu seragam dinas harian. Masyarakat sipil kita termasuk pegawai kementerian yang menggunakan seragam militer adalah sebuah fenomena yang ada sejak zaman dulu. Tentu kita masih ingat, saat bersekolah di tingkat taman kanak-kanak pun kita terbiasa menggunakan seragam tentara atau polisi saat memperingati hari-hari besar nasional.

Penggunaan atribut militer tidak saja menyasar ke busana atau seragam tetapi juga menerpa kepada properti seperti pos penjagaan di perumahan, kantor cabang atau anak ranting partai dan organisasi massa tetapi juga ke kendaraan. Penggunaan stiker seperti “Keluarga Militer” di kendaraan menjadi jamak ditemukan di mana-mana. Pemakaian seragam militer merupakan wujud dari pemujaan karakteristik militer, yakni sifat khas sesuai perwatakan militer. Perwatakan militer sendiri merupakan bentuk visualisasi militer yang masih digunakan sebagai pakaian dinas maupun sudah tidak lagi digunakan dalam kedinasan militer.

Saya pernah membimbing penulisan tesis di sebuah program pascasarjana di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Mahasiswa bimbingan saya meneliti tentang strategi branding yang digunakan Presiden Soekarno. Bung Karno begitu lekat memakai busana ala militer ternyata dimaknai sebagai rasa kebanggaan wong cilik yang lama tertindas terhadap presidennya.

Bung Karno memahami bagaimana “mempermainkan” perasaan rakyatnya jika melihat pemimpinnya tampil necis berwibawa. Pemimpin adalah simbol kekuasaan. Busana menjadi alat yang tepat untuk membangkitkan kepercayaan dan martabat bagi rakyat Indonesia yang telah lama dijajah kolonial.

Busana ala militer digunakan untuk membangun jiwa dan membangkitkan mental agar muncul kepercayaan diri. Bung Karno merancang sendiri bentuk seragam kepresidenannya yang merupakan padu padan antara seragam militer dan pejuang sipil. Jas ditampilkan dengan kantung tempel berjumlah empat buah menggunakan tanda kepresidenan berupa lingkaran dengan bintang bersudut lima serta kopiah hitam yang sedikit miring ke kiri sebagaimana gaya topi baret anggota militer pada masa itu.

Sekitar tahun 1950-an terutama setelah menjadi panglima tertinggi angkatan perang, seragam Soekarno makin condong ke corak militer dengan banyak sematan tanda jasa di baju bagian dada (Andrian Dektisa, UK Petra Surabaya).

Baca juga: Atribut Pegawai ATR/BPN Kini Mirip Tentara, Apa Alasannya?

Menariknya dengan menggunakan metode penelitian the site of image itself dari Gillian Rose (2006), dengan teori hibriditas kajian poskolonial Homi K Bhabha, Andrian Dektisa dari Universitas Kristen Petra menemukan bahwa penggunaan karakteristik militer menjadi ajang penciptaan figur-figur hibriditas. Selain itu juga sebagai kanal pencarian figur superioritas.

Karakteristik militer menjadi fashion sekaligus artikulasi “rasa ketidakpercayaan diri” khas masyarakat poskolonial kontemporer. Teori hibriditas dari kajian poskolonial dalam penelitian Andrian Dektisa ini menggunakan cara pandang Homi K Bhabha dalam buku The Location of Culture (1994). Alasannya, fenomena dalam objek material merupakan fenomena budaya bangsa Indonesia dalam relasinya dengan budaya Barat sehingga menciptakan hibrid yang kemudian menjadi wujud representasi.

Hibriditas terlihat dari pengadopsian bentuk-bentuk kebudayaan salah satunya berupa pakaian serta berkembang menjadi “produk- produk budaya” dalam ruang sosial dan historis seusai era kolonial. Bhabha berusaha menemukan pertalian dan ketegangan antara keduanya yang melahirkan hibriditas. Konsep “hibrid “ digunakan untuk menggambarkan bergabungnya dua bentuk yang memunculkan sifat-sifat tertentu dari masing-masing bentuk, dan sekaligus juga meniadakan sifat-sifat tertentu yang dimiliki keduanya.

Namun, poskolonialitas selain melahirkan hibriditas, juga menciptakan bentuk- bentuk resistensi dan negosiasi baru antar pelaku.

Antara seragam versus kinerja

Tidak berselang lama usai Hadi Tjahjanto didapuk menjadi Menteri ATR/BPN, publik dikejutkan dengan penyitaan 300 sertifikat bidang obyek tanah yang berada di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, oleh Satuas Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Padahal 300 sertifikat tersebut adalah cakupan Program Redistribusi Tanah yang sertifikatnya telah dibagi-bagikan oleh Presiden Jokowi dalam acara seremonial yang meriah beberapa waktu yang lalu tetapi kini telah disita oleh Satgas BLBI.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Satgas BLBI mengakui adanya penyitaan 300 sertifikat lahan milik masyarakat di lahan eks aset Bank Namura Internusa atas nama James Januardy di Cikopomaya, Jasinga, Bogor (Kompas.com, 27/06/2022).

Kisruh penyitaan 300 sertifikat oleh Satgas BLBI tidak urung membuat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memerintahkan jajarannya untuk melakukan pendalaman guna mencari penyebabnya. Masyarakat dijamin Hadi tidak akan dirugikan karena sesuai komitmen Presiden Jokowi dalam program reforma agraria. Hadi memastikan obyek tanah yang berada di Jasinga telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah sejumlah 300 bidang.

Redistribusi tanah telah dilakukan pada tanah obyek reforma agraria atau TORA. TORA merupakan tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang dimiliki masyarakat untuk kemudian diredistribusi atau dilegalisasi. Salah satu obyek dari redistribusi tanah yakni tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohonkan pembaruan haknya dalam jangka waktu satu tahun setelah haknya berakhir.

Kisruh penyitaan sertifikat tanah di Jasinga adalah salah satu dari sekian banyak kasus-kasus tanah yang menyita perhatian publik. Sertifikat ganda bahkan pemalsuan sertifikat tidak akan bisa terbit tanpa peran “orang dalam”.

Penangkapan empat pejabat dan 10 pegawai BPN kantor wilayah Jakarta dan Bekasi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait penerbitan sertifikat dengan warkah palsu dan tanpa melalui prosedur yang benar adalah kejadian “memalukan” yang modus lama ulah nakal “orang dalam” (Tempo.co, 18 Juli 2022).

Andai tidak tersangkut kasus pencucian uang dan gratifikasi, mungkin saat ini mantan Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Gusmin Taurita, sudah menggunakan tongkat komando, berseragam baru dan memakai baret uniform ATR/BPN yang baru diresmikan Pak Menteri Hadi. Hanya karena “bernasib sial”, Gusmin bersama Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Siswidodo, divonis pidana penjara selama empat tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya (Antaranews.com, 5 Januari 2022).

Sepanjang tahun 2021 Kementerian ATR/BPN telah melakukan penyelesaian 63 kasus kejahatan mafia tanah. Dari 63 kasus, 42 kasus di antaranya terkait pemalsuan dokumen (Detik.com, 18 Januari 2022).

Saat Rapat Kerja Komisi II DPR pada 17 Februari 2022 terungkap bahwa setidaknya terdapat 8.111 kasus yang mengandung unsur pidana. Data ini merupakan kasus yang terjadi sepanjang 2021 di seluruh wilayah Indonesia. Dari 8.111 kasus, menurut Kementerian ATR/BPN, 1.591 kasus telah diselesaikan (Sindonews.com, 24 Juni 2022).

Saya jadi teringat dengan “pesan” Presiden Joko Widodo yang diucapkan saat melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Jalil pada tanggal 15 Juni 2022. Jokowi menegaskan supaya Kementerian ATR/BPN dapat dengan segera menyelesaikan berbagai masalah sengketa tanah di Tanah Air. Pernyataan Presiden Jokowi ini bukannya tanpa alasan hukum. Salah satu tugas Kementerian ATR/BPN berdasarkan Perpres Nomor 47/2020 dan Perpres Nomor 48/2020 ialah perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kasus pertanahan.

Semoga Pak Menteri tidak menyibukkan diri dengan urusan seragam berbau “militer” ketimbang fokus memberantas karut-marut persoalan tanah. Salah satu “pekerjaan rumah” yang menanti Hadi Tjahjanto adalah persoalan tata lahan di tingkat pedesaan mengingat dampak bertambahnya populasi dan ekspansi pemilik modal sangat boros dengan okupansi lahan-lahan pedesaan. Jangan sampai wong cilik hanya takut dan keder melihat kewibawaan pejabat dan petugas pertanahan ketimbang mereka tidak mendapat haknya lewat sertifikat tanah yang diurus tanpa biaya dan mudah pengurusannya. Tanpa berbelit dan tanpa suap.