Kompas.com - 30/07/2022, 09:20 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketiga partai politik dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) nampak sepaham terkait pencalonan presiden dan wakil presiden guna menghadapi Pemilu 2024.

Koalisi yang diiisi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu belum menentukan siapa figur yang akan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut pembahasan itu baru dilakukan setelah 17 Agustus 2022.

Meski begitu, ia mengeklaim komunikasi ketiganya kian intens belakangan.

“Namun kita sepakat setiap kita pertemuan tidak harus selalu dipublikasi ke media, apalagi hal yang belum matang,” ungkap Arsul ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (28/7/2022).

Usung ketua umum

Meski belum sepakat tentang figur capres-cawapres KIB, namun masing-masing parpol didalamnya masih kekeh mengajukan ketua umumnya masing-masing sebagai kandidat capres.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menuturkan, hingga kini pihaknya solid mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres.

Alasannya, kinerja Airlangga sebagai pejabat publik dinilai sukses.

Baca juga: Golkar Pastikan Rencana PAN dan PPP Gelar Rakernas untuk Tentukan Capres Tak Ganggu KIB

“Ketum dengan banyak prestasi dan telah terbukti juga dalam masa-masa sulit pandemi, Indonesia tidak masuk ke jurang krisis ekonomi dan Covid-19 dapat tertangani dengan baik,” papar Nurul pada Kompas.com, Jumat (29/7/2022).

Adapun Airlangga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menjelaskan pihaknya menggelar rakerda di berbagai wilayah untuk mengakomodasi suara kader PAN di akar rumput soal kandidat capres-cawapres.

Hasilnya dari banyak nama yang muncul, Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan paling banyak didorong oleh kader di daerah.

Baca juga: Soal Pencapresan KIB, PAN: Dibahas dalam Konsensus, Siapa Paling Layak

“Sejauh ini saya lihat yang terang (nama) Pak Zul keluar di mana-mana, semuanya keluar. Lalu diikuti Pak Anies, Pak Erick Thohir, dan Pak Ganjar. Itu empat nama paling sering keluar,” terang Eddy dikutip dari Kompas.id, Sabtu (23/7/2022).

Hasrat mengusung ketua umum itu tak diikuti oleh PPP.

Sebelum KIB terbentuk, parpol pimpinan Suharso Monoarfa itu mengaku realistis dan bakal melirik figur eksternal.

Nilai tawar parpol setara

Nurul mengungkapkan, meski perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilu 2019 unggul ketimbang dua mitranya di KIB, hal itu tak lantas membuat tiket pencapresan menjadi milik partai berlambang Beringin tersebut.

Ia menegaskan, semua hal menyangkut koalisi bakal didiskusikan bersama dengan PAN dan PKB, termasuk soal pencapresan. Menurutnya, kedudukan ketiga parpol setara.

“Prinsipnya kolektif kolegial. Semua akan dibicarakan dan diputuskan bersama,” kata dia.

Baca juga: Soal Capres KIB, Waketum Golkar: Prinsipnya Kolektif Kolegial

Bahkan, Nurul menghormati rencana PAN dan PPP untuk mengadakan rakernas guna mencari figur capresnya masing-masing.

Hal serupa disampaikan Eddy, ia berpandangan semua parpol dalam KIB punya nilai tawar yang sama.

Baca juga: PPP Ungkap Ada Partai Non-Parlemen Mau Gabung dengan KIB

Maka pengusungan capres-cawapres KIB bakal didiskusikan bersama dalam koalisi.

Nantinya nama dari masing-masing parpol akan digodok untuk menentukan siapa figur yang cocok mengisi kandidat capres dan cawapres.

“Kita akan membahas untuk mencari konsensus di antara teman-teman koalisi, siapa yang paling layak diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu sebagai capres dan cawapres,” tandas dia.

Figur yang dipilih

Dihubungi terpisah Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai arah KIB adalah mengusung figur yang bisa melanjutkan kerja-kerja Presiden Joko Widodo.

Dalam pandangannya, hal itu bisa diterjemahkan dengan sosok yang turut serta menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

Firman mengatakan, Partai Golkar dan PAN cenderung menyetujui figur tersebut yang bakal diusung menjadi capres-cawapres KIB. Tapi situasi yang berbeda justru terjadi di internal PPP.

Baca juga: Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Sebab, keinginan suara akar rumput PPP pernah berbeda dengan suara elitenya sendiri. Peristiwa itu terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

“Seperti kasus (Pilkada) DKI itu DPP (PPP) penginnya Ahok, tapi kalau kita lihat suara PPP di Jakarta bukan ke Ahok. Artinya masih berproses PPP, kalau tidak hati-hati risiko seperti Pilkada DKI akan terjadi,” jelas dia.

Firman menururkan, PPP masih punya pekerjaan rumah ketimbang Partai Golkar dan PAN, yakni memastikan soliditas di internalnya sendiri.

“Kalau PPP mau survive tidak boleh terlalu jauh dengan akar rumput. Sehingga pertimbangan-pertimbangan di PPP lebih kompleks,” imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi III DPR Bakal Pilih Capim KPK dengan Mekanisme Voting Tertutup

Komisi III DPR Bakal Pilih Capim KPK dengan Mekanisme Voting Tertutup

Nasional
Eks Jubir KPK Febri Diansyah Gabung Jadi Tim Kuasa Hukum Putri Chandrawathi-Ferdy Sambo

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Gabung Jadi Tim Kuasa Hukum Putri Chandrawathi-Ferdy Sambo

Nasional
Tak Terima PHK Sepihak, Upaya Apa yang Bisa Ditempuh Pekerja?

Tak Terima PHK Sepihak, Upaya Apa yang Bisa Ditempuh Pekerja?

Nasional
Presiden Serahkan BSU bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Baubau dan Buton

Presiden Serahkan BSU bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Baubau dan Buton

Nasional
Anggota DPR Heri Gunawan Pasrah Anaknya, Ipda Arsyad, Dihukum Demosi 3 Tahun Gara-gara Kasus Brigadir J

Anggota DPR Heri Gunawan Pasrah Anaknya, Ipda Arsyad, Dihukum Demosi 3 Tahun Gara-gara Kasus Brigadir J

Nasional
Panglima TNI Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna, DPR Singgung soal Prestasi Asmujiono

Panglima TNI Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna, DPR Singgung soal Prestasi Asmujiono

Nasional
AKBP Raindra Ramadhan Syah Disanksi Demosi 4 Tahun Terkait Kasus Brigadir J

AKBP Raindra Ramadhan Syah Disanksi Demosi 4 Tahun Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Kasus Suap Dana PEN, Eks Pejabat Kemendagri Akan Divonis Hari Ini

Kasus Suap Dana PEN, Eks Pejabat Kemendagri Akan Divonis Hari Ini

Nasional
Bawaslu Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Bawaslu Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Nasional
Aksi Kontroversial Puan Maharani, dari Lempar-lempar Kaus Sambil Cemberut, hingga Menanam Padi Saat Hujan

Aksi Kontroversial Puan Maharani, dari Lempar-lempar Kaus Sambil Cemberut, hingga Menanam Padi Saat Hujan

Nasional
Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Tim KSP yang Sarankan Berperan Jadi Petani

Moeldoko Main Film Pendek, Tim KSP yang Sarankan Berperan Jadi Petani

Nasional
Soal E-Paspor Vs Paspor Biasa, Imigrasi: Dua-duanya Sah, Bisa Dipakai ke Negara Mana Saja

Soal E-Paspor Vs Paspor Biasa, Imigrasi: Dua-duanya Sah, Bisa Dipakai ke Negara Mana Saja

Nasional
Menunggu Drama Ferdy Sambo di Meja Hijau

Menunggu Drama Ferdy Sambo di Meja Hijau

Nasional
Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk 'Refreshing' meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk "Refreshing" meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.