Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres KIB, Waketum Golkar: Prinsipnya Kolektif Kolegial

Kompas.com - 29/07/2022, 14:36 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan pencalonan presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bakal didiskusikan bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia menegaskan posisi ketiga partai politik (parpol) dalam KIB setara.

“Prinsipnya kolektif kolegial. Semua (terkait koalisi) akan dibicarakan dan diputuskan bersama,” tutur Nurul pada Kompas.com, Jumat (29/7/2022).

Meski begitu Nurul menyampaikan bahwa pihaknya tetap memutuskan untuk mengajukan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres).

“Dari kami fix (mencapreskan) Bapak Airlangga Hartarto, ketum dengan banyak prestasi dan telah terbukti juga dalam masa-masa sulit pandemi, Indonesia tidak masuk ke jurang krisis ekonomi dan Covid-19 dapat tertangani dengan baik,” papar dia.

Baca juga: PPP: KIB Terbuka untuk Ganjar, Puan, Anies hingga Erick Thohir, tapi...

Klaim dari Nurul itu mengacu pada jabatan publik Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Di sisi lain, ia menuturkan menghormati keputusan PAN dan PPP yang akan menempuh mekanisme internal untuk mengusung kandidat capresnya sendiri.

Nantinya dari figur capres ketiga parpol itu baru dibahas siapa pasangan calon yang bakal diusung oleh KIB.

“Kami akan menghormati hasil Rakernas PAN dan PPP. Semua tidak akan mengganggu kesepahaman yang telah ditandatangani,” ucap dia.

Nurul mengungkapkan, saat ini KIB tengah fokus membangun konsolidasi ke akar rumput di berbagai wilayah.

“Tujuannya agar semua kader dari pusat sampai daerah memahami koalisi ini,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjelaskan pembicaraan soal capres-cawapres KIB bakal dimulai setelah 17 Agustus 2022.

Nantinya ketiga parpol dalam koalisi tersebut akan mengajukan kandidat capresnya masing-masing.

Baca juga: PPP Ungkap Ada Partai Non-Parlemen Mau Gabung dengan KIB

“Misalnya di Golkar ada Airlangga. PAN nanti akan ada proses rakernas dengan calon nama dan PPP juga di mukernas akan menyebut nama-nama, baru dari situlah kami bekerja,” kata Arsul ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Dari sisi kursi di Parlemen, KIB diisi oleh Golkar yang memiliki 85 kursi, PAN dengan 44 kursi dan PPP 19 kursi.

Jika digabungkan ketiga parpol ini memiliki total 158 kursi dan memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang menyaratkan 20 persen kursi di Parlemen atau setara dengan 115 kursi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com