Tiga UU tentang Pemekaran Wilayah Papua Resmi Diundangkan

JAKARTA, KOMPAS.com- Tiga undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua telah resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (25/7/2022).

Tiga undang-undang tersebut adalah Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: Pemekaran Papua: Membangun Kemandirian Daerah Otonom Baru

Berdasarkan UU tersebut, provinsi Papua Selatan berasal dari wilayah provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

Provinsi Papua Tengah terdiri dari Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.

Sedangkan, provinsi Papua Pegunungan terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga.

Adapun ibu kota masing-masing provinsi adalah Merauke untuk Papua Selatan, Nabire (Papua Tengah), dan Jayawijaya (Papua Pegunungan).

Tiga UU tersebut juga mengatur bahwa peresmian provinsi dan pelantikan penjabat gubernur akan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 bulan sejak UU diundangkan.

Baca juga: Kemendagri: 3 Provinsi Baru di Papua Akan Diawasi DPRP dari Provinsi Induk

Sebelumnya, tiga UU tersebut telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna pada Kamis (30/6/2022).

Ide pemekaran Papua memperoleh gelombang penolakan yang cukup masif di Bumi Cenderawasih.

Berulang kali aksi unjuk rasa digelar, baik oleh mahasiswa maupun warga lokal, guna menolak daerah otonom baru yang dianggap akan jadi pintu masuk bagi eksploitasi yang lebih besar di Papua.

Baca juga: Mendagri: Papua Selatan, Tengah, dan Pegunungan Harus Ikut Pemilu 2024

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemekaran wilayah di Papua bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Papua karena pemekaran mendekatkan layanan publik ke masyarakat.

"Pemekaran itu salah satu upaya untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat artinya dengan dibagi wilayah ini jadi tidak jauh dari lokasi, koordinasi yang lebih dekat kepadanya masyarakat," kata Ma'ruf di Mataram, Kamis (30/6/2022).

"Ini tujuannya untuk lebih mudah melayani masyarakat dalam rangka menyejahterakan," imbuh dia.

Selain UU tentang pemekaran wilayah Papua, Jokowi juga telah menandatangani lima UU tentang provinsi lainnya yakni UU 17/2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, UU 18/2022 tentang Provinsi Jambi, UU 19/2022 tentang Provinsi Riau, UU 20/2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan UU 21/2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.