Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat Sebut Menteri ATR/BPN Harusnya Fokus Berantas Mafia ketimbang Bikin Seragam Baru

Kompas.com - 28/07/2022, 14:58 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyoroti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto yang membuat seragam baru menyerupai tentara untuk jajarannya.

Menurut dia, jangan sampai publik jadi berpikir bahwa eks Panglima TNI itu belum move on dari TNI setelah pensiun.

"Jangan sampai disalahpahami bahwa Pak Menteri belum move on setelah pensiun dari TNI, dan telah menjadi rakyat sipil sehingga membuat seragam baru yang seperti militer," ujar Kamhar dalam keterangannya, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Seragam PNS ATR/BPN Pakai Baret dan Tongkat Komando, Ketua Komisi II: Yang Penting Kinerjanya...

Kamhar menjelaskan, Kementerian ATR/BPN seharusnya fokus memberantas mafia tanah ketimbang membuat seragam baru.

Dia menilai pemberantasan mafia tanah ini sudah sangat mendesak lantaran terjadi di berbagai daerah hingga kota-kota besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk oknum-oknum pegawai ATR/BPN sendiri.

"Termasuk program sertifikat tanah gratis khususnya untuk daerah-daerah pertanian sebagai bentuk dukungan reformasi agraria, dan sekaligus sebagai jaminan dan perlindungan atas hak kepemilikan atas tanah bagi petani yang pada gilirannya akan memberikan kemudahan dalam akses permodalan," tuturnya.

Lebih jauh, Kamhar menyebutkan, ada banyak hal lain yang sifatnya lebih penting dan mendesak bagi Kementerian ATR/BPN.

Apalagi, kata Kamhar, pembuatan seragam baru membutuhkan tambahan anggaran. Padahal, situasi keuangan negara sedang sulit.

"Pak Menteri harus punya kepekaan dan kepedulian atas ini," ucap Kamhar.

Kamhar menegaskan, pembuatan seragam baru bagi pegawai Kementerian ATR/BPN belum mendesak.

Sebelumnya, Menteri Hadi menambah dan memberikan atribut baru kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Atribut tersebut antara lain tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH).

Sebagaimana diketahui, penggunaan baret hingga tongkat komando selama ini identik dengan militer. Baret ataupun tongkat komando juga menjadi simbol struktur garis komando yang berlaku di lingkup TNI.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto diketahui juga merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir Kepala Staf TNI AU dan Panglima TNI.

Baca juga: Seragam PNS ATR/BPN Pakai Baret dan Tongkat Komando, Junimart: Apa Urgensinya?

Atribut baru diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 27 Juli 2022.

"Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang (termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah) untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat," ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangan resminya, Rabu (27/7/2022).

Penggantian serta pemasangan atribut baru dilakukan Hadi Tjahjanto kepada perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN, di antaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bogor, Kakantah Kabupaten Mimika, dan Kakantah Kabupaten Bone Bolango.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com