Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR MInta Pemerintah Respons Cepat Putusan WHO soal Cacar Monyet Darurat Kesehatan

Kompas.com - 25/07/2022, 15:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo mengingatkan agar pemerintah segera merespons pernyataan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan.

Menurut dia, respons tersebut diperlukan meski cacar monyet belum terdeteksi di Tanah Air.

"Meskipun belum jadi pandemi, ini sudah menjadi darurat kesehatan tentu kita harus bersikap," kata Rahmad dalam keterangannya, Senin (25/7/2022).

Rahmad menyatakan, wabah cacar monyet telah menyebar di beberapa negara di Eropa hingga Amerika.

Baca juga: Pemerintah Diminta Lakukan 4 Hal Ini untuk Antisipasi Cacar Monyet

Menurutnya, hal tersebut sudah harus menjadi alarm untuk seluruh dunia, termasuk Indonesia.

"Saya kira apa yang disampaikan WHO dengan menjadikannya cacar monyet sebagai darurat kesehatan secara global tentu kita harus segera merespons dan cepat merespons," jelasnya.

Pertama, Rahmad meminta pemerintah senantiasa melakukan koordinasi dengan WHO terkait langkah antisipasi cacar monyet.

Dia berharap, dengan koordinasi itu, wabah cacar monyet tidak masuk sampai ke Indonesia.

"Meskipun harus diakui kemungkinan potensi masuk ke Indonesia itu pasti ada, mengingat sudah menyebar ke berbagai negara," ujarnya.

Hal kedua, Rahmad mengingatkan agar pemerintah tidak boleh kecolongan atau teledor terkait vaksin atau obat penyakit cacar monyet.

Menurut dia, meski penyakit cacar monyet sudah lama terjadi di dunia dan sudah ada vaksinnya, Indonesia tak boleh menganggap wabah itu sebagai hal biasa.

"Meski sudah ada vaksinnya kita harus antisipasi, strategi melakukan pendekatan, untuk kemungkinan-kemungkinan darurat kesehatan yang bisa melanda Indonesia bisa jadi kita menyiapkan vaksin," tegas politisi PDI-P itu.

Lebih lanjut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diminta melakukan edukasi pada masyarakat terkait penyakit cacar monyet.

Dia menduga, penyakit cacar monyet ini bisa menyebar karena kontak fisik pada kulit, air liur, hingga hubungan seksual.

"Sehingga kita edukasi pada masyarakat, pemerintah untuk mengkampanyekan bagaimana kita menyelam sambil minum air. Artinya satu langkah, tapi beberapa penyakit bisa kita antisipasi caranya pola hidup sehat dan protokol kesehatan," tutup Rahmad.

Baca juga: WHO Tetapkan Cacar Monyet sebagai Darurat Kesehatan, Kemenkes: Indonesia Belum Ada Kasus

Diketahui, WHO melaporkan virus cacar monyet sejauh ini telah menginfeksi ribuan orang di 74 negara.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan meluasnya wabah cacar monyet di lebih dari 70 negara adalah situasi luar biasa yang sekarang memenuhi syarat sebagai keadaan darurat global.

Status keadaan darurat Kesehatan global ini dirancang WHO untuk membunyikan alarm bahwa respons internasional yang terkoordinasi diperlukan dan dapat membuka pendanaan serta upaya global untuk berkolaborasi dalam berbagi vaksin dan perawatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com