Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Lakukan 4 Hal Ini untuk Antisipasi Cacar Monyet

Kompas.com - 25/07/2022, 12:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan bersiap mengantisipasi masuknya penyakit cacar monyet atau monkeypox di Indonesia.

Adapun hal tersebut dimintanya setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah cacar monyet masuk kategori darurat kesehatan global, pada Sabtu (23/7/2022).

"Harus mendapatkan perhatian khusus. Kami dari Komisi IX tentu akan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Dan melalui mitra kami terkait ya dengan Kementerian Kesehatan terutama, dan teman dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) nantinya," kata Melki kepada Kompas.com, Senin (25/7/2022).

Baca juga: Cacar Monyet Disebut Paling Banyak Serang Kelompok Gay, Kemenkes Lakukan Antisipasi

Pertama, Melki mendorong pemerintah betul-betul mempersiapkan antisipasi dengan baik.

Caranya, memberikan informasi atau pun keterangan lebih jelas, namun sederhana kepada masyarakat terkait penyakit tersebut.

"Sehingga publik tahu tentang bagaimana memahami tentang penyakit cacar monyet yang baik, termasuk juga dengan mengetahui bagaimana pencegahan dan pengobatan pada tahap awal ketika mereka mendapatkan ada orang yang ada di sekitar mereka terindikasi atau terduga, terkena cacar monyet," jelasnya.

Baca juga: Cacar Monyet Jadi Darurat Kesehatan Global, Bagaimana Kesiapan Indonesia?

Berikutnya, pemerintah melalui Kemenkes harus mulai memikirkan persiapan sarana prasarana maupun tenaga kesehatan menghadapi cacar monyet.

Ia mencontohkan, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas hingga klinik harus siap dalam merespons jika suatu ketika cacar monyet sudah terdeteksi.

"Semua sudah siap untuk merespons apabila menemukan ada kejadian cacar monyet yang ada di masyarakat kita dengan baik," tutur Melki.

Baca juga: Imbauan Kemenkes Setelah Cacar Monyet Jadi Darurat Kesehatan Global

Ketiga, Melki meminta pemerintah mengantisipasi masuknya wabah cacar monyet melalui pintu masuk internasional.

Dia mengatakan, pintu pintu itu bisa datang dari pelabuhan laut, udara maupun darat.

Untuk itu, Melki menyoroti persiapan sumber daya manusia (SDM) di pintu-pintu masuk internasional menghadapi cacar monyet.

"Tenaga-tenaga KKP kita di pintu pintu masuk tempat-tempat internasional ini sudah mulai mempersiapkan bagaimana bisa melakukan proses surveilans terjadap para WNI atau pun WNA yang datang dari luar sehingga bisa dideteksi dengan baik, termasuk mempersiapkan berbagai alat yang diperlukan dalam rangka mendeteksi terkait dengan penyakit cacar monyet ini," ungkapnya.

Baca juga: WHO Tetapkan Cacar Monyet Darurat Kesehatan Global, Ini Tanggapan AS

Hal keempat, pemerintah juga sudah harus mempersiapkan terkait obat ataupun vaksin yang bisa dipakai untuk antisipasi cacar monyet di Indonesia.

Dia mengingatkan bagaimana wabah cacar monyet yang sudah dialami sejumlah negara di dunia. Maka dari itu, Indonesia pun harus mengantisipasinya meski belum ditemukan penyakit tersebut.

"Jadi ini beberapa hal yang boleh kita siapkan dari sekarang, tapi berbekal dari apa yang kita sudah alami bersama mengantisipasi dan menangani pandemi Covid-19 ini," ujar Melki.

Baca juga: 7 Gejala Cacar Monyet, Demam hingga Nyeri Otot

Diketahui, WHO melaporkan virus cacar monyet sejauh ini telah menginfeksi ribuan orang di 74 negara.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan meluasnya wabah cacar monyet di lebih dari 70 negara adalah situasi luar biasa yang sekarang memenuhi syarat sebagai keadaan darurat global.

Status keadaan darurat Kesehatan global ini dirancang WHO untuk membunyikan alarm bahwa respons internasional yang terkoordinasi diperlukan dan dapat membuka pendanaan serta upaya global untuk berkolaborasi dalam berbagi vaksin dan perawatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com