Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Lakukan 4 Hal Ini untuk Antisipasi Cacar Monyet

Kompas.com - 25/07/2022, 12:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan bersiap mengantisipasi masuknya penyakit cacar monyet atau monkeypox di Indonesia.

Adapun hal tersebut dimintanya setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah cacar monyet masuk kategori darurat kesehatan global, pada Sabtu (23/7/2022).

"Harus mendapatkan perhatian khusus. Kami dari Komisi IX tentu akan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Dan melalui mitra kami terkait ya dengan Kementerian Kesehatan terutama, dan teman dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) nantinya," kata Melki kepada Kompas.com, Senin (25/7/2022).

Baca juga: Cacar Monyet Disebut Paling Banyak Serang Kelompok Gay, Kemenkes Lakukan Antisipasi

Pertama, Melki mendorong pemerintah betul-betul mempersiapkan antisipasi dengan baik.

Caranya, memberikan informasi atau pun keterangan lebih jelas, namun sederhana kepada masyarakat terkait penyakit tersebut.

"Sehingga publik tahu tentang bagaimana memahami tentang penyakit cacar monyet yang baik, termasuk juga dengan mengetahui bagaimana pencegahan dan pengobatan pada tahap awal ketika mereka mendapatkan ada orang yang ada di sekitar mereka terindikasi atau terduga, terkena cacar monyet," jelasnya.

Baca juga: Cacar Monyet Jadi Darurat Kesehatan Global, Bagaimana Kesiapan Indonesia?

Berikutnya, pemerintah melalui Kemenkes harus mulai memikirkan persiapan sarana prasarana maupun tenaga kesehatan menghadapi cacar monyet.

Ia mencontohkan, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas hingga klinik harus siap dalam merespons jika suatu ketika cacar monyet sudah terdeteksi.

"Semua sudah siap untuk merespons apabila menemukan ada kejadian cacar monyet yang ada di masyarakat kita dengan baik," tutur Melki.

Baca juga: Imbauan Kemenkes Setelah Cacar Monyet Jadi Darurat Kesehatan Global

Ketiga, Melki meminta pemerintah mengantisipasi masuknya wabah cacar monyet melalui pintu masuk internasional.

Dia mengatakan, pintu pintu itu bisa datang dari pelabuhan laut, udara maupun darat.

Untuk itu, Melki menyoroti persiapan sumber daya manusia (SDM) di pintu-pintu masuk internasional menghadapi cacar monyet.

"Tenaga-tenaga KKP kita di pintu pintu masuk tempat-tempat internasional ini sudah mulai mempersiapkan bagaimana bisa melakukan proses surveilans terjadap para WNI atau pun WNA yang datang dari luar sehingga bisa dideteksi dengan baik, termasuk mempersiapkan berbagai alat yang diperlukan dalam rangka mendeteksi terkait dengan penyakit cacar monyet ini," ungkapnya.

Baca juga: WHO Tetapkan Cacar Monyet Darurat Kesehatan Global, Ini Tanggapan AS

Hal keempat, pemerintah juga sudah harus mempersiapkan terkait obat ataupun vaksin yang bisa dipakai untuk antisipasi cacar monyet di Indonesia.

Dia mengingatkan bagaimana wabah cacar monyet yang sudah dialami sejumlah negara di dunia. Maka dari itu, Indonesia pun harus mengantisipasinya meski belum ditemukan penyakit tersebut.

"Jadi ini beberapa hal yang boleh kita siapkan dari sekarang, tapi berbekal dari apa yang kita sudah alami bersama mengantisipasi dan menangani pandemi Covid-19 ini," ujar Melki.

Baca juga: 7 Gejala Cacar Monyet, Demam hingga Nyeri Otot

Diketahui, WHO melaporkan virus cacar monyet sejauh ini telah menginfeksi ribuan orang di 74 negara.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan meluasnya wabah cacar monyet di lebih dari 70 negara adalah situasi luar biasa yang sekarang memenuhi syarat sebagai keadaan darurat global.

Status keadaan darurat Kesehatan global ini dirancang WHO untuk membunyikan alarm bahwa respons internasional yang terkoordinasi diperlukan dan dapat membuka pendanaan serta upaya global untuk berkolaborasi dalam berbagi vaksin dan perawatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com