Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Dugaan Spionase oleh 3 WNA di Kalimantan Utara, Panglima TNI Angkat Bicara

Kompas.com - 24/07/2022, 22:12 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa angkat bicara terkait dugaan spionase oleh tiga warga negara asing (WNA) di perbatasan Indonesia dan Malaysia, tepatnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (20/7/2022).

Hingga kini, ia mengaku belum menerima laporan resmi mengenai kegiatan spionase tersebut.

“Saya sendiri belum dapat laporan resmi. Tapi saya akan hati-hati, karena mata-mata itu juga saya harus tahu persis,” kata Andika kepada awak media di Mabes TNI, Jakarta, Minggu (24/7/2022).

Meski demikian, pihaknya akan menelusuri terkait dugaan spionase oleh WNA tersebut.

"Yang bilang itu (mata-mata) kan bukan saya. Saya harus tahu dulu, sampai hari ini saya belum dapat laporan resmi, tapi saya janji, saya akan telusuri supaya proporsional penanganannya," terang dia.

Baca juga: 14 Tahun Tak Berkunjung ke Indonesia, Panglima Angkatan Bersenjata AS Kembali dengan Disambut Panglima TNI

Sebelumnya, Satgas Marinir Ambalat XXVIII mengamankan tiga WNA dari Malaysia dan China karena diduga melakukan spionase.

Mereka adalah Leo Bin Simon (39), warga Jalan Batu 2 Apas 91000 Tawau, Sabah, Malaysia; Ho Jin Kiat (40) yang beralamat di 26 Reservior Garden PH 1 38300 Kota Kinabalu, Sabah; dan Ji Dong Bai (45), warga Provinsi Shanxi, China.

Hingga kini, ketiga WNA tersebut masih diperiksa pihak Imigrasi.

Selain itu, Satgas Marinir Ambalat XXVIII juga mengamankan tiga warga negara Indonesia (WNI).

Dansatgas Marinir XXVIII Ambalat, Kapten Mar Andreas Manalu mengatakan, sebelum ditangkap, ketiga WNA tersebut sangat mencurigakan.

Baca juga: Air Mata Gus Dur Mengalir sebelum Terbitkan Dekrit

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com