Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Gus Dur Copot JK dan Laksamana Sukardi Berujung Murka Koalisi

Kompas.com - 23/07/2022, 10:01 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu konflik politik yang membuat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hanya berumur 2 tahun adalah perselisihannya dengan sejumlah partai politik yang mengusungnya.

Salah satu keputusan Gus Dur yang memicu pertikaian dengan sejumlah partai politik dan berujung pemakzulan adalah ketika dia memutuskan mencopot Menteri Perdagangan dan Perindustrian yang saat itu dijabat Jusuf Kalla (JK).

Selain itu, Gus Dur juga mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi.

Baca juga: Air Mata Gus Dur Mengalir sebelum Terbitkan Dekrit

Sebelum mencopot keduanya, Gus Dur juga mendepak sejumlah menteri lain dari Kabinet Persatuan Indonesia.

Gus Dur pernah mencopot Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Bahkan dia menyampaikan niat untuk mencopot Wiranto saat dalam lawatan ke Eropa.

Keputusan mencopot Wiranto dari posisi Menko Polhukam dilakukan saat Gus Dur kembali ke Jakarta.

Baca juga: Cerita di Balik Celana Pendek Gus Dur Saat Menyapa Pendukungnya dari Istana

Gus Dur saat itu menyatakan Wiranto dicopot karena menjadi penghalang upayanya untuk melakukan reformasi militer. Selain itu, Wiranto juga diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur (kini Republik Demokratik Timor Leste).

Menteri lain yang turut dicopot oleh Gus Dur adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam).

Penyebabnya adalah Gus Dur menyatakan SBY menolak perintah Presiden untuk menyatakan keadaan darurat pada Juni 2001.

Baca juga: Lelucon-lelucon Gus Dur yang Menyentil Hati...

Akan tetapi, keputusan Gus Dur melakukan perombakan kabinet adalah saat mencopot JK dan Laksamana.

Dalam buku Menjerat Gus Dur karya Virdika Rizky Utama, Gus Dur mengumumkan pencopotan Laksamana dan JK pada 24 April 2020.

Alasan Gus Dur mencopot keduanya karena mereka dituduh terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di sisi lain, kedua menteri yang dicopot Gus Dur merupakan politikus terpandang di masing-masing partainya.

Laksamana merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan disebut sebagai "anak kesayangan" sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sedangkan JK adalah pengusaha sukses pemilik Grup Kalla dan salah satu penyumbang dana terbesar di Partai Golkar.

Baca juga: Gus Dur: Tak Ada Jabatan yang Layak Dipertahankan dengan Pertumpahan Darah

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com