Urgensi Komunikasi Krisis Institusi Polri

Hal yang sama juga terjadi di Mesir sesudahnya, ribuan orang menyemut di Tahrir Square, Kairo, Mesir untuk menurunkan Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa sejak 1981 hingga 11 Februari 2011.

Salah satu pemicu aksi massa saat itu karena sebuah laman di Facebook yang bernama “Simple, Anonymous".

Untuk itu, tak salah kiranya pakar manajemen dan komunikasi yang sebelumnya juga seorang jurnalis bernama Brad Phillips mengingatkan: "You need to be prepared for today’s media culture, in which a tweet can become newsworthy and a news interview can become tweet-worthy”.

Jadi menurut saya, sejak pembentukan Tim Khusus oleh Kapolri, Divisi Humas Polri seharusnya sudah menerapkan langkah dan strategi komunikasi krisis agar institusi Polri tetap memiliki tempat yang sepadan di ruang publik nasional untuk terus melakukan counter narative atas narasi-narasi yang melenceng dari logika dan konteks masalah.

Secara teknis, misalnya, institusi Polri setiap hari menetapkan jadwal konferensi pers (Pers Briefing) dalam rentang waktu yang singkat. Bisa sehari dua kali, atau minimal satu kali.

Bukan saja untuk menyampaikan perkembangan baru, tapi juga untuk memberikan kontranarasi (counternarratives) atas rumor dan asumsi-asumsi negatif di satu sisi dan untuk terus menjaga kehadiran institusi Polri di ruang publik di sisi lain.

Lainnya bisa juga melakukan media visit untuk maksud yang sama. Dan lebih dari itu, komunikasi krisis dan manajemen krisis juga sebagai instrumen penyampaian pesan agar situasi tidak semakin memburuk.

Karena narasi di ruang publik dan jagad maya bisa menggelinding tanpa batas, bisa membuat situasi membaik tapi juga bisa semakin memperburuk keadaan.

"The secret of crisis management is not good vs. bad, it’s preventing the bad from getting worse,” begitu kata Andy Gilman pakar krisis komunikasi dari Amerika Serikat yang juga CEO CommCore Consulting Group, sebuah firma PR dan Krisis Komunikasi.

Artinya, jika institusi Polri tak mampu mengimbanginya, maka taruhannya bukan lagi sekadar siapa yang akan dianggap benar dan siapa yang akan dianggap salah dalam sebuah kasus, tapi justru bisa menyasar kepada reputasi dan kredibilitas institusi Polri itu sendiri.

Nah, jika sudah berurusan dengan kredibilitas, reputasi, dan integritas polisi sebagai sebuah institusi penegak hukum, maka urusannya sudah masuk pada ranah komunikasi krisis. Dan sayangnya, kita belum melihat Divisi Humas Polri bergerak di ranah itu

Padahal penerapan komunikasi krisis sangat krusial sifatnya saat ini. Polri bisa berkaca kepada beberapa kasus berat yang sukses dimitigasi dengan manajemen komunikasi krisis.

Salah satunya adalah kasus pembobolan dana nasabah Citibank oleh Inong Malinda Dee beberapa tahun lalu.

Malinda melakukan 117 transaksi pemindahan dana tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik rekening dari tahun 2007 sampai 2011.

Transaksi tersebut terdiri dari 64 transaksi dalam rupiah, dengan nilai Rp 27.369.065.650 dan 53 transaksi dalam dolar AS dengan nilai 2.082.427 dollar AS. Jika ditotal, kira-kira uang sebanyak Rp 46,1 miliar telah dikeruk Malinda dari puluhan nasabahnya.