Aturan Baru Pengangkatan Pj Gubernur dan Wali Kota/Bupati Ditargetkan Rampung Agustus

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan aturan baru pengangkatan penjabat kepala daerah dapat terbit pada Agustus 2022 nanti.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyampaikan bahwa rancangan aturan itu masih berproses di lembaganya saat ini.

"Jadi, kami berharap di gelombang ketiga (pelantikan pj kepala daerah) Agustus ini sudah bisa diterapkan," kata Benni kepada Kompas.com, Kamis (14/7/2022).

"Draf finalnya sudah ada, saya berani katakan itu sudah 90 persen," tambahnya.

Baca juga: Kemendagri Godok Aturan Teknis soal Pj Kepala Daerah, dari Pengangkatan hingga Evaluasi Kinerja

Setelah ini, kata Benni, rancangan peraturan ini juga akan disampaikan kepada kalangan akademisi dan pegiat gerakan masyarakat sipil.

Namun, apakah aspirasi mereka bakal diakomodasi sepenuhnya ke dalam rancangan peraturan ini, Benni berujar bahwa hal itu tergantung dinamika pembahasan.

Kemendagri menganggap rencana mekanisme pemilihan kandidat pj kepala daerah yang bakal diterapkan kelak, yaitu dengan meminta 3 usulan nama dari parlemen daerah, sudah cukup demokratis.

"Sebenarnya (rancangan aturan baru) sudah diterapkan di bulan Juli lalu dalam pemilihan Pj Gubernur Aceh. Pengusulan diikuti dengan syarat-syaratnya. Jangan diusulkan kalau dia bukan pejabat tinggi pratama, jangan diusulkan kalau dia pangkat minimal belum IV D, jangan diusulkan kalau kinerjanya 3 tahun terakhir ini jelek, punya konflik kepentingan di daerah, itu juga akan didalami semuanya," ungkap Benni.

Baca juga: Aturan Penunjukan Pj Kepala Daerah Segera Terbit, Begini Rinciannya

"Setelah itu diusulkan, saya pikir mekanisme pengusulan itu sudah lebih baik, karena sudah melibatkan perwakilan masyarakat di situ (lewat DPRD setempat)," imbuhnya.

Dalam mekanisme anyar ini, pemilihan kandidat pj wali kota dan bupati bakal menampung maksimum 9 kandidat, terdiri dari 3 nama usulan DPRD kota/kabupaten, 3 nama usulan gubernur, dan 3 nama usulan Kemendagri.

Sementara itu, pemilihan kandidat pj gubernur bakal menampung maksimum 6 kandidat, yakni 3 usulan dari DPRD provinsi dan 3 usulan dari Kemendagri.

Baca juga: Penunjukan Pj Gubernur Aceh Dinilai Janggal, Pola Serupa Dikhawatirkan Berulang

Nama-nama ini akan disaring dalam tahap awal untuk berikutnya mengerucut pada 3 nama final yang akan digodok dalam forum tim penilai akhir (TPA) yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga.

Benni mengeklaim, penilaian di forum TPA bakal bersifat kolektif, bukan diputuskan sepihak oleh Menteri Dalam Negeri sebagai pihak berwenang mengangkat pj wali kota/bupati maupun Presiden yang berwenang mengangkat pj gubernur.

Peraturan baru ini disiapkan terbit dalam bentuk peraturan menteri dalam negeri, namun Benni mengatakan, tak tertutup kemungkinan beleid ini terbit dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (perpres).