Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Mallarangeng Sebut Demokrat Tak Masalah Kerja Sama dengan PDI-P

Kompas.com - 13/07/2022, 16:23 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut pihaknya tak punya masalah untuk menjalin kerja sama dengan PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto.

Sebelumnya, Bambang mengatakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bisa saja menjajaki komunikasi politik dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kalau mau berkomunikasi, kita selalu terbuka. Jadi kalau ada yang bermasalah, masalahnya bukan di Demokrat,” tutur Andi dihubungi Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Demokrat: Antara AHY dan Puan Tidak Ada Barrier

Andi pun mengapresiasi pernyataan Bambang. Sebab sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat menuturkan sulit bekerja sama dengan kedua parpol oposisi pemerintah itu.

Namun soal keinginan berkoalisi, lanjut dia, pihaknya selalu membuka diri dengan segala kemungkinan.

“Kami selalu terbuka, kalau tidak mau berkoalisi ya tidak apa-apa. Tidak phateken (tidak rugi) kata orang Jawa Timur,” ungkap dia.

Andi menilai baik jika komunikasi antara Puan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa terbangun.

Sebab sejak awal Partai Demokrat punya kerja-kerja membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendirian.

“Kami sejak awal mengagendakan silaturahmi 360 derajat, artinya dengan semua komponen bangsa lain, terutama kekuatan politik bangsa,” jelas dia.

“Harapan kami, para pemimpin politik generasi muda bisa melangkah ke depan bersama-sama membangun bangsa ini, lebih baik dari generasi sebelumnya,” tandasnya.

Diberitakan Bambang mengatakan Ketua Umum Partai PDI-P Megawati Soekarnoputri memerintahkan Puan Maharani untuk berkunjung ke pimpinan parpol lain.

Baca juga: Soal Upaya Pertemuan Puan-AHY, Demokrat: Kalau Mau Berkomunikasi, Kita Selalu Terbuka

Namun ia tak menutup kemungkinan kunjungan itu dilakukan ke Partai Demokrat dan PKS.

“Bisa saja zig-zag ketemu,’Oh, saya mau sama-sama yang muda, bagaimana kalau ketemu Mas AHY, bisa. Oh, kira-kira ideologinya agak berjauhan misalnya mau ketemu Syaikhu (Presiden PKS) dulu,’ ya monggo,” sebut Bambang ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Pernyataan itu bertolak belakang dengan sikap Hasto pada 28 Mei 2022 lalu. Kala itu Hasto memaparkan alasan sulitnya bekerjasama dengan Partai Demokrat dan PKS. Sebab PKS memiliki perbedaan ideologi dan Demokrat adalah partai elektoral.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com