Polemik Zulkifli Hasan Bagi-bagi Minyak Sambil Kampanye, Konsekuensi Jokowi Pilih Ketum Partai Jadi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, aksi Zulkifli Hasan bagi-bagi minyak goreng sembari mengampanyekan putrinya merupakan konsekuensi atas dipilihnya menteri dari kalangan elite politik.

Sebagaimana diketahui, Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli, tidak hanya menjabat Menteri Perdagangan, tetapi juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

"Pada pemerintahan Pak Jokowi jilid kedua, banyak ketua umum partai yang merangkap sebagai menteri. Maka terjadilah konflik kepentingan itu, salah satunya tadi, pembagian minyak goreng oleh Pak Zulhas yang dianggap bagian dari konflik kepentingan," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Soal Zulhas bagi Migor Sambil Kampanye hingga Ditegur Jokowi, PAN: Itu Murni Kegiatan Partai

Menurut Ujang, konflik kepentingan sangat mudah terjadi ketika jabatan pemerintahan diisi oleh petinggi partai politik.

Oleh karenanya, dia menyayangkan langkah Jokowi yang tak lagi melarang ketua umum parpol menjabat sebagai menteri. Sebab, ini berimbas pada merosotnya integritas para petinggi pemerintahan.

"Seperti itu konsekuensinya kan banyak konflik kepentingan, salah satu yang dilakukan oleh Pak Zulhas itu risiko dari berkoalisi, ada harga yang harus dibayar oleh Pak Jokowi," ujarnya.

Ujang menilai, aksi Zulhas bagi-bagi minyak goreng program pemerintah sambil mengampanyekan putrinya menyalahi etika politik. Sebab, meski acara tersebut diinisiasi oleh PAN, jabatan Menteri Perdagangan tetap melekat di diri Zulhas.

Oleh karenanya, menurut Ujang, sudah sepantasnya Jokowi menegur mantan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu.

"Walaupun memang tidak ada aturan yang melarang itu semua, tetapi kan secara etika dianggap kurang bagus karena dianggap menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri atau keluarganya," katanya.

Baca juga: Aksi Mendag Zulkifli Hasan Bagikan Minyak Goreng Sambil Kampanyekan Anaknya yang Berujung Teguran Jokowi

Kendati demikian, Ujang yakin Jokowi hanya sebatas memberikan teguran ke Zulhas, tak akan sampai menjatuhi sanksi.

Sebab, berkaca dari 8 tahun pemerintahan Jokowi, hampir tidak ada menteri yang dijatuhi hukuman dari presiden karena aksi atau pernyataannya menuai kritik publik.

Lagi pula, lanjut Ujang, ditunjuknya Zulhas untuk mengisi kursi menteri baru-baru ini juga demi mengakomodasi kepentingan politik Jokowi dan PAN menjelang Pemilu 2024.

Sehingga, langkah Jokowi terhadap para menterinya harus dipertimbangkan matang-matang, termasuk dari segi untung rugi politik.

"Persoalannya, pemilihan menteri bukan karena bukan hanya kepentingan kerja saja, bukan bukan selalu kinerja, tetapi kepentingan akomodasi politik. Karena akomodasi politik? maka risikonya seperti itu," kata Ujang.

"Pak Jokowi butuh mengamankan di pemerintahan, Pak Zulhas juga butuh jabatan, butuh masuk pemerintahan biar sama-sama aman," tuturnya.