Profil Mendag Zulkifli Hasan yang Ditegur Jokowi Usai Bagikan Minyak Goreng dan Ajak Warga Pilih Anaknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjadi sorotan karena kehadirannya dalam kegiatan PANsar Murah yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (9/7/2022) pekan lalu.

Lelaki yang disapa Zulhas itu terekam tengah membagikan bingkisan kepada warga yang hadir. Isi bingkisan itu salah satunya adalah minyak goreng curah kemasan Minyakita yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan.

Tujuan Kemendag membuat Minyakita adalah guna menekan harga minyak goreng curah hingga Rp 14.000.

Di sisi lain, ternyata kegiatan itu terselip agenda untuk mempromosikan anak Zulhas, Futri Zulya Savitri.

Futri merupakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon legislatif PAN daerah pemilihan (Dapil) Lampung 1.

Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat hadir dalam pasar minyak goreng murah di Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (9/7/2022).

Saat itu, Zulhas bertanya kepada warga yang didominasi ibu-ibu.

Kemudian, dia meminta ibu-ibu tidak membayar minyak goreng murah Rp 10.000 per 2 liter karena sudah dibayar oleh Futri.

Sebagai gantinya, Zulhas meminta ibu-ibu untuk memilih Futri sebagai calon Legislatif PAN Dapil Lampung 1.

“Sudah bawa uangnya (untuk beli minyak goreng)?Uangnya enggak usah, dikantongi aja. Rp 10.000 yang nanggung Futri. Kasih uangnya. Nanti pilih Futri, ada deh (pasar murah) ginian 2 bulan sekali,” jelas Zulkifli disambut tawa hadirin.

Dari Ketum PAN jadi Mendag

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi pada 15 Juni 2022 lalu.

Penunjukan Zulhas sebagai Mendag oleh Jokowi menjadi perwujudan cita-cita PAN untuk bisa mendapat kursi di kabinet setelah mereka menyatakan mendukung pemerintah sejak akhir 2021.

Sebelumnya, PAN memilih berada di luar pemerintahan karena menjadi salah satu partai pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2019.

Zulhas selama ini dikenal sebagai politikus ulung. Dia lahir di Lampung pada 17 Mei 1962.

Dia menghabiskan masa kecil hingga pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di Lampung.

Zulhas kemudian pindah ke Jakarta dan bersekolah di SMA Negeri 53 hingga lulus pada 1982.

Baca juga: Zulhas Kampanyekan Anak Sambil Bagikan Minyak Goreng Dinilai Tak Etis dan Tak Sensitif

Zulkifli kemudian menempuh pendidikan sarjana S1 di Universitas Krisnadwipayana pada 1986.

Dia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, dan lulus tahun 2003.

Setelah lulus kuliah, Zulkifli sempat memutuskan berkarier menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, dia memilih meninggalkan posisi PNS dan berwirausaha.

Dia mulai membangun perusahaan dan tumbuh semakin besar. Zulkifli tercatat pernah menjadi Presiden Direktur PT Batin Eka Perkasa (1988-2004) yang berkecimpung dalam bisnis peralatan rumah tangga.

Dia kemudian pernah menjabat sebagai presiden direktur di sejumlah perusahaan lain, yakni PT Panamas Mitra Inti Lestari (1997) dan PT Sarana Bina Insani (1999).

Selain itu, Zulkifli pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Hudaya Safari Utama (2000) dan PT Batin Eka Perkasa (2004).

Baca juga: Disindir Jokowi Fokus Kerja, PAN: Zulhas Tidak Akan Abuse of Power

Setelah kariernya moncer, Zulkifli lantas melirik untuk terjun ke dunia politik.

Dia memutuskan bergabung dengan PAN karena latar belakangan kedekatan dengan Muhammadiyah.

Dalam Pemilu Legislatif 2004, Zulkifli terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung.

Karier politiknya terus menanjak karena ditunjuk sebagai ketua Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setelah lolos menjadi anggota Dewan, Zulkifli kemudian terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PAN periode 2005-2010.

Selama berkiprah menjadi anggota DPR, Zulkifli pernah menjadi Ketua Panitia Angket BBM DPR pada 2008 sampai 2009.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengangkat Zulkifli sebagai Menteri Kehutanan pada 2009.

Baca juga: Zulhas Bagi-bagi Minyak Goreng Sambil Berkampanye, Demokrat Anggap Memalukan

Dalam Pemilu Legislatif 2014, Zulkifli kembali terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung I.

Setelah itu, Zulkifli terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019.

Saat itu dia menang dalam voting dengan meraih 347 suara.

Posisi Zulkifli di PAN semakin melesat setelah terpilih menjadi ketua umum melalui kongres pada Maret 2015 menggantikan Hatta Rajasa.

Dalam Kongres V PAN pada Februari 2020, Zulkifli kembali terpilih sebagai ketua umum periode 2020-2025.

Sampai saat ini Zulkifli juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.

"Ditegur" Presiden

Presiden Joko Widodo turut berkomentar terkait ulah Zulhas yang membagikan minyak goreng dan meminta warga memilih anaknya sebagai calon anggota legislatif.

Dalam keterangannya, Jokowi meminta Zulkifli Hasan fokus bekerja menurunkan harga minyak goreng curah sebagaimana target yang diberikannya.

"Ya saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Mendag yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp14.000 atau di bawah Rp14.000," ujar Jokowi usai memberikan bantuan sosial kepada pedagang dan warga di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

"Paling penting itu, tugas dari saya itu," lanjutnya memberikan penekanan.

Baca juga: Zulhas Bagi Minyak Goreng Sambil Kampanye Anaknya, Pakar Politik: Sarat Konflik Kepentingan

Menurut Jokowi, kunjungan Mendag ke pasar sedianya dalam rangka mengecek harga pangan.

Dia pun mencontohkan apa yang dilakukannya sendiri saat berkunjung ke pasar.

"Saya pun sama, mengecek minyak goreng. Utamanya ini yang kita cek itu minyak curah lho ya. Jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan yang premium. Yang kita cek adalah minyak goreng curah agar harganya di angka Rp 14.000 atau di bawahnya," jelasnya.

"Kalau yang saya datangi pasar-pasar sudah di angka Rp 14.000. Kalau di luar Jawa ada di atas Rp14.000 ya satu persatu kita selesaikan," lanjut presiden.

Kepala negara pun menegaskan, perintah untuk fokus bekerja bukan hanya ditegaskan kepada Mendag Zulkifli Hasan saja. Melainkan semua menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi memberikan penekanan bahwa menteri-menteri yang tugasnya berkaitan dengan pangan dan energi harus lebih berkonsentrasi dalam bekerja.

"Semuanya harus fokus bekerja utamanya yang berkaitan dengan energi sama pangan. Itu penting, jadi saya urus terus urusan BBM. Berkaitan dengan energi, batu bara semuanya karena dunia terdisrubsi di energi dan pangan," jelas Jokowi.

Baca juga: PKB soal Zulhas Bagi-bagi Minyak Goreng Sambil Kampanye: Bikin Malu, Jangan Keterlaluan!

"Jadi konsentrasi dan jangan sampai kita terpeleset di dua bidang ini," tambahnya.

Kontroversi di masa lalu

Zulkifli Hasan sempat dikaitkan dengan beberapa kontroversi. Salah satunya terkait dengan kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau.

Kasus korupsi ini menyeret mantan Gubernur Riau Annas Mamun yang terjaring OTT KPK pada September 2014.

Sempat dua kali tak hadir, Zulkifli Hasan dipanggil KPK untuk menjelaskan alih fungsi hutan karena kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan saat izin tersebut keluar.

Selain itu, saat menjadi Menhut antara 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014, Zulhas menyetujui penerbitan izin alih fungsi hutan seluas 1,64 juta hektare.

Baca juga: Zulhas Bagi Minyak Goreng Sambil Kampanye Anaknya, Anggota Komisi VI: Bisa Dianggap Money Politics

Menurut organisasi nirlaba Greenomics, jumlah hutan yang dilepas untuk pelepasan kawasan hutan ini jauh lebih banyak dibandingkan era BJ Habibie (1998-1999) seluas 763.041 hektare, Abdurrahman Wahid (1999-2001) seluas 164.147 hektare.

Lalu di era Megawati Soekarnoputri (2001-2004) seluas 3.702 hektare.

Sementara catatan KLHK sepanjang 2014-2020 atau di era Presiden Jokowi, jumlah pelepasan kawasan hutan yakni seluas 619.357 hektare.

Baca juga: Fraksi PKS Minta Jokowi Tegur Zulhas Terkait Bagi Migor Sambil Kampanye

Jumlah kawasan hutan yang dilepas di era SBY hanya kalah dari Presiden Soeharto, di mana sepanjang 1984-1998 ada 3.468.801 hektare hutan yang dilepas pemerintah.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny, Muhammad Idris | Editor : Diamanty Meiliana, Muhammad Idris)