Profil Mendag Zulkifli Hasan yang Ditegur Jokowi Usai Bagikan Minyak Goreng dan Ajak Warga Pilih Anaknya

Menurut Jokowi, kunjungan Mendag ke pasar sedianya dalam rangka mengecek harga pangan.

Dia pun mencontohkan apa yang dilakukannya sendiri saat berkunjung ke pasar.

"Saya pun sama, mengecek minyak goreng. Utamanya ini yang kita cek itu minyak curah lho ya. Jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan yang premium. Yang kita cek adalah minyak goreng curah agar harganya di angka Rp 14.000 atau di bawahnya," jelasnya.

"Kalau yang saya datangi pasar-pasar sudah di angka Rp 14.000. Kalau di luar Jawa ada di atas Rp14.000 ya satu persatu kita selesaikan," lanjut presiden.

Kepala negara pun menegaskan, perintah untuk fokus bekerja bukan hanya ditegaskan kepada Mendag Zulkifli Hasan saja. Melainkan semua menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi memberikan penekanan bahwa menteri-menteri yang tugasnya berkaitan dengan pangan dan energi harus lebih berkonsentrasi dalam bekerja.

"Semuanya harus fokus bekerja utamanya yang berkaitan dengan energi sama pangan. Itu penting, jadi saya urus terus urusan BBM. Berkaitan dengan energi, batu bara semuanya karena dunia terdisrubsi di energi dan pangan," jelas Jokowi.

Baca juga: PKB soal Zulhas Bagi-bagi Minyak Goreng Sambil Kampanye: Bikin Malu, Jangan Keterlaluan!

"Jadi konsentrasi dan jangan sampai kita terpeleset di dua bidang ini," tambahnya.

Kontroversi di masa lalu

Zulkifli Hasan sempat dikaitkan dengan beberapa kontroversi. Salah satunya terkait dengan kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau.

Kasus korupsi ini menyeret mantan Gubernur Riau Annas Mamun yang terjaring OTT KPK pada September 2014.

Sempat dua kali tak hadir, Zulkifli Hasan dipanggil KPK untuk menjelaskan alih fungsi hutan karena kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan saat izin tersebut keluar.

Selain itu, saat menjadi Menhut antara 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014, Zulhas menyetujui penerbitan izin alih fungsi hutan seluas 1,64 juta hektare.

Baca juga: Zulhas Bagi Minyak Goreng Sambil Kampanye Anaknya, Anggota Komisi VI: Bisa Dianggap Money Politics

Menurut organisasi nirlaba Greenomics, jumlah hutan yang dilepas untuk pelepasan kawasan hutan ini jauh lebih banyak dibandingkan era BJ Habibie (1998-1999) seluas 763.041 hektare, Abdurrahman Wahid (1999-2001) seluas 164.147 hektare.

Lalu di era Megawati Soekarnoputri (2001-2004) seluas 3.702 hektare.

Sementara catatan KLHK sepanjang 2014-2020 atau di era Presiden Jokowi, jumlah pelepasan kawasan hutan yakni seluas 619.357 hektare.

Baca juga: Fraksi PKS Minta Jokowi Tegur Zulhas Terkait Bagi Migor Sambil Kampanye

Jumlah kawasan hutan yang dilepas di era SBY hanya kalah dari Presiden Soeharto, di mana sepanjang 1984-1998 ada 3.468.801 hektare hutan yang dilepas pemerintah.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny, Muhammad Idris | Editor : Diamanty Meiliana, Muhammad Idris)