Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sampaikan Kendala Pencarian Harun Masiku, Jubir KPK: Mencari Orang yang Sudah Terkenal Mudah, tapi…

Kompas.com - 12/07/2022, 17:54 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membeberkan kendala pencarian Harun Masiku.

Harun merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, yang hingga kini masih berstatus buron.

“Pencarian DPO (daftar pencarian orang) ini masing-masing berbeda, kompleks pencariannya,” sebut Ali dalam program Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/7/2022).

Ia menyampaikan, Harun adalah DPO yang tidak banyak dikenal oleh masyarakat.

Namanya baru tenar, setelah ia terjerat dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Baca juga: 900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

“Kalau kemudian mencari orang yang sudah terkenal, gampang. Mudah karena masyarakat sudah familiar. Tapi kalau Harun Masiku baru ramai ketika ada perkara ini,” paparnya.

Ali lantas membandingkan sosok Harun dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

“Kalau orang membandingkan dengan (penangkapan) Nazaruddin, dari dulu sudah terkenal, bahkan dia jadi bendahara partai besar, orang semua tahu,” tutur dia.

Namun ia menegaskan proses pencarian Harun saat ini tetap menjadi komitmen KPK.

Sebab lembaga antirasuah itu punya tanggung jawab menyelesaikan kewajibannya.

Ali menuturkan, di internal, kinerja lembaga antirasuah itu selalu diawasi dan dievaluasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca juga: Saat ICW Gemas Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

“Jadi tidak kemudian membiarkan keberadaan buronan ini, karena itu tentu jadi pertanyaan Dewas, evaluasi. Masyarakat juga, kami memahami ingin Harun Masiku tertangkap, termasuk DPO yang lain,” imbuh dia.

Diketahui Harun masuk dalam daftar buronan pada 29 Januari 2020. Berlanjut 30 Juli 2021 namanya masuk sebagai daftar buronan internasional serta Red Notice Internasional (Interpol).

Setelah 900 hari lebih menghilang, KPK tak kunjung menemukan dan menangkap Harun.

Indonesia Corruption Watch (ICW) lantas mempertanyakan komitmen KPK dalam penanganan perkara ini.

Di sisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan pihaknya akan terus mengejar Harun.

“Saya yakin sampai hari ini dia tidak bisa tidur nyenyak. Sampai kapan pun akan dicari oleh KPK. Hanya tunggu waktu dia pasti tertangkap,” kata Firli ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, 18 Mei 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com