Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontrak "Land Development" IKN Diteken 15 Juli 2022, Atur Pembagian Lahan untuk Kantor Kementerian

Kompas.com - 11/07/2022, 13:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, kontrak pembangunan lahan (land development) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan pada 15 Juli 2022 mendatang.

Basuki menjelaskan, kontrak land development itu akan mengatur pembagian lahan di IKN bagi masing-masing lembaga dan kementerian sesuai desain urban hasil sayembara beberapa waktu lalu.

"Lahannya sesuai dengan urban design yang dulu disayembarakan terus ada beberapa dimodifikasi, itu dari situ. Dari urban design-nya sudah ada yang mana istana di mana, sumbu kebangsaan di mana, tempat menko di mana, setneg di mana, DPR di mana," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Baca juga: Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Basuki menuturkan, setelah meneken kontrak land development, proses akan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang menunjang IKN.

Infrastruktur itu antara lain pembangunan jalan tol, jalan nasional dari Jembatan Pulau Balang sampai ke IKN, serta jalan kawasan yang menghubungkan jalan nasional ke IKN.

Setelah itu, barulah pembangunan istana dan kantor presiden dimulai, diikuti dengan kantor empat kementerian koordinator.

"Sekarang sedang dilelang, karena lelangnya itu design and build, jadi nanti kita yang kita siapkan basic design-nya, nanti pemenangnya akan men-detail desain-kan dan membangun jadi lebih cepat," ujar Basuki.

Baca juga: Ini Kata Menteri PUPR soal Kabar Jokowi Akan Groundbreaking IKN Bulan Juli

Basuki menambahkan, lelang proyek-proyek tersebut pun baru diikuti oleh pihak-pihak dari dalam negeri.

Ia menyatakan, proyek-proyek yang dikerjakan Kementerian PUPR pun tidak bekerja sama dengan lembaga asing karena didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau yang kami kerjakan dengan APBN karena ini adalah infrastruktur dasar semua. Mungkin nanti kalo ada rumah sakit, universitas, itu bisa investasi," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com