Kompas.com - 06/07/2022, 13:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, akan mempertimbangkan usulan pembahasan revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh panitia khusus.

Usulan itu sebelumnya disampaikan oleh Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) bersama Koalisi Serius UU ITE, saat menggelar audiensi dengan Badan Legislasi DPR, Selasa (5/7/2022).

"Kita akan bicarakan di Bamus (Badan Musyawarah), nanti usulan masyarakat, usulan dari komisi-komisi terkait yang merasa juga harus terlibat. Kita akan pertimbangkan di situ," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Ia menyatakan, pihaknya belum dapat memutuskan siapa nantinya yang akan membahas revisi tersebut. Sebab, menurutnya, hal itu menjadi wewenang Bamus untuk menentukannya.

Baca juga: Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

"Apakah ini kemudian tetap di Komisi I, atau kita bentuk Pansus, sesuai dengan kebutuhan," jelasnya.

Di sisi lain, Dasco mengaku belum mengetahui kapan rapat Bamus akan digelar.

Namun, ia memastikan bahwa hal itu akan digelar setelah masa sidang V Tahun Sidang 2021-2022.

"Karena ini sudah mau masuk masa reses, besok (pembahasannya) berarti masa sidang depan," pungkasnya.

Sebelumnya, PAKU ITE bersama Koalisi Serius UU ITE mendesak DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE.

Pasalnya, saat ini, revisi UU ITE berhenti di tengah jalan meskipun pemerintah telah mengirim naskah revisi dan Surat Presiden (Supres) pada akhir 2021.

Baca juga: Tak Kunjung Tuntas Revisi UU ITE, Tiap Hari Korban Bertambah

“Kami mendesak kepada DPR untuk proaktif dan segera membentuk pansus revisi UU ITE untuk mengatasi kemandekan pembahasan revisi UU ITE. Kini bolanya sekarang ada di pimpinan DPR untuk segera memutuskan,” ujar Ketua Paguyuban UU ITE Muhammad Arsyad dalam keterangannya, Selasa (5/7/2022).

Para korban UU ITE yang hadir mengangkat sejumlah dampak UU ITE.

Seperti Baiq Nuril Maknun, korban UU ITE yang sudah mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Walaupun kasusnya sudah berlalu, trauma yang menimpa Baiq dan keluarganya belum hilang.

“Saya berharap revisi UU ITE ini benar-benar terlaksana agar tidak ada lagi orang-orang seperti saya yang dikriminalisasi dengan UU ITE,” ucap Baiq.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.