Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kosong sepeninggal Tjahjo Kumolo yang tutup usia pada 1 Juli 2022.

Untuk sementara waktu, Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Menpan RB ad interim.

Merujuk surat bernomor B-596/M/D-3/AN.00.03/07/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 4 Juli 2022, Tito akan menjabat Menpan RB ad interim selama 4-15 Juli 2022.

"Berkenaan dengan wafatnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim, dari tanggal 4 s.d. 15 Juli 2022," tulis surat tersebut seperti dilansir dari laman Kemenpan-RB, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: Tjahjo Kumolo Wafat, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya pengganti Menpan RB ke Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana diketahui, hingga akhir hayatnya, Tjahjo masih menjadi kader partai banteng.

Menurut Djarot, partainya kini masih dalam suasana duka sehingga belum memikirkan ihwal menteri pengganti. Namun, katanya, menteri pengganti tidak harus dari PDI-P.

Djarot mengeklaim, partainya tak pernah meminta jatah kursi menteri ke presiden.

"Pak Jokowi itu juga kader PDI Perjuangan, tapi kita tidak pernah meminta jatah ini, jatah itu. Serahkan sepenuhnya pada pak Jokowi untuk kebaikan negeri ini," katanya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (3/7/2022).

Baca juga: Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

Kendati begitu, Djarot memastikan bahwa PDI-P tak kekurangan stok kader terbaik yang mungkin masuk ke kabinet. Beberapa kader yang dia sebutkan, mulai dari kepala daerah hingga elite partai.

"Nah jadi kita banyak stok ada Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo), ada Pak Olly (Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey) sebagai gubernur, Jadi kita banyak stok yang baik-baik lagi," kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Djarot mengatakan, gubernur-gubernur asal PDI-P itu punya banyak pengalaman dalam tata kelola pemerintahan.

Selain Ganjar dan Olly, ada pula nama-nama lain di PDI-P yang disebut Djarot potensial mengisi kursi kosong kabinet seperti Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto hingga Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah.

"Pak Hasto juga bisa. Artinya apa, kita banyak stok, Pak Basarah juga bisa, kita banyak stok ya dari PDI-P banyak stok," tuturnya.

Baca juga: PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

Djarot mengatakan, kewenangan mengajukan nama-nama calon menteri berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa keputusan akhir merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Yang menentukan itu presiden. Yang jelas adalah partai akan mendukung penuh tugas-tugas dari presiden dan menyukseskan program-program beliau sampai dengan akhir masa jabatan," kata dia.

Berikut sederet nama kader PDI-P yang disinggung Djarot masuk bursa Menpan RB:

1. Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo dikenal sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dia menjabat sejak Agustus 2013 dan kini tengah menjalani periode kedua masa jabatannya yang dijadwalkan berakhir pada 2023.

Sebelum menjadi orang nomor satu Jateng, Ganjar merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P periode 2004-2009.

Baca juga: Djarot: Stok Kader PDI-P Banyak untuk Jadi Menpan RB, Ada Ganjar, Olly, Basarah, Hasto..

Belakangan, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu kerap diisukan menjadi sosok potensial calon presiden di Pemilu 2024.

Ganjar pun telah angkat bicara soal dirinya masuk bursa pengganti Menpan RB. Dia bilang, akan fokus menuntaskan tugas di Jawa Tengah.

"Saya bereskan tugas di Jateng," katanya dikutip dari TribunJateng, Senin (4/7/2022).

2. Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P. Ia mengemban jabatan tersebut sejak 2014 menggantikan Tjahjo Kumolo yang kala itu ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Kerja.

Sebelum menjabat sekjen, Hasto merupakan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P.

Orang kepercayaan Megawati itu sebelumnya merupakan anggota DPR RI Fraksi PDI-P masa jabatan 2004-2009.

Menanggapi isu namanya masuk bursa Menpan RB, Hasto bilang dia memilih fokus menjalankan tugas di partai. Menurut dia, tugas sebagai Sekjen PDI-P tidak ringan.

"Tugas membantu Bu Mega dan Pak Jokowi sebagai sekjen partai tidak ringan. Memerlukan konsentrasi tinggi dan totalitas," kata Hasto kepada Kompas.com, Selasa (5/7/2022).

3. Olly Dondokambey
Olly Dondokambey kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Olly mengemban jabatan tersebut sejak 2016 dan kini memasuki periode keduanya.

Sebelum menjadi kepala daerah, Olly lebih dulu berkiprah di Parlemen. Dia menjabat sebagai anggota DPR RI selama hampir 3 periode, terhitung sejak 2004 hingga 2015.

Baca juga: Masuk Bursa Calon Menpan-RB, Hasto Kristiyanto Pilih Fokus sebagai Sekjen PDI-P

Di periode ketiganya sebagai wakil rakyat, Olly mundur lantaran mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulut di Pilkada 2015.

Olly juga merupakan orang kepercayaan Megawati. Di internal PDI-P, dia diberi mandat menjadi bendahara umum.

Sarjana Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Widya itu mengemban jabatan sebagai bendahara umum partai sejak 2015 hingga saat ini.

4. Ahmad Basarah
Ahmad Basarah lama berkiprah di DPR RI. Dia menjadi wakil rakyat hampir 4 periode yakni 1999-2004, 2009-2014, 2014-2019, dan terbaru terpilih melalui Pemilu 2019.

Di Parlemen, karier Basarah moncer. Dia sempat menjadi Sekretaris Fraksi PDI-P di MPR tahun 2009-2014, lalu Ketua Fraksi PDI-P periode 2014-2019.

Sejak 2019 hingga kini, Basarah mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua MPR RI mewakili PDI-P.

Di internal partainya, alumni Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia itu menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Luar Negeri periode 2019-2024.