Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan DPR, Pemerintah Dikritik soal Pengumuman Harga Tiket Borobudur dan TN Komodo

Kompas.com - 04/07/2022, 16:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi X DPR RI mengkritisi cara pemerintah mengumumkan kenaikan harga tiket Candi Borobudur hingga Taman Nasional (TN) Komodo kepada masyarakat.

Diketahui, beberapa waktu lalu, kenaikan harga tiket Candi Borobudur dan TN Komodo ramai diperbincangkan karena menjadi mahal.

"Saudara menteri, saya sebetulnya setuju dengan kita me-reserve Komodo dan Borobudur. Tapi yang saya kurang setuju adalah narasinya," ujar anggota Komisi X DPR Fraksi PDI-P Putra Nababan dalam rapat kerja bersama Kemenparekraf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Putra mengatakan, narasi yang pemerintah sampaikan seolah-olah baru saja terjadi breaking news, di mana harga tiket ke Candi Borobudur dan TN Komodo naik.

Baca juga: Wacana Biaya Kontribusi Konservasi TN Komodo Rp 3,75 Juta, Ketahui 10 Hal Ini

"Sekarang Komodo is untouchable dengan harga segitu. Borobudur itu tidak bisa kita sentuh. Mungkin narasinya harus dibuat, ceritanya, kenapa kita harus meng-reserve, kenapa kita harus menghargai," tuturnya.

Lebih jauh, Putra menyebut seharusnya pemerintah tidak langsung mengabarkan kenaikan harga tiket secara mendadak.

Meski demikian, Putra setuju dengan niat menaikkan harga tiket demi menjaga konservasi Candi Borobudur dan TN Komodo.

"Tapi bagaimana mengemasnya, menyampaikan kepada masyarakat, sehingga kita punya rasa memiliki," kata Putra.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Fraksi Nasdem Haerul Amri mengingatkan bahwa pariwisata harus berjalan beriringan dengan persoalan konservasi.

Baca juga: Bupati Manggarai Barat Setujui Rencana Kenaikan Tiket Pulau Komodo

Menurutnya, jangan sampai tempat wisatanya maju, tapi justru menjadi rusak karena ketidakdisiplinan wisatawan yang berkunjung.

"Saya kira ini harus ada edukasi yang besar dari kita, kampanye-kampanye, edukasi yang menyeluruh yang tidak hanya libatkan teman-teman kementerian. Tapi juga harus ada kolaborasi dengan kementerian lainnya," jelas pria yang akrab disapa Aam ini.

Ditemui usai rapat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjelaskan pihaknya mendapat masukan dari Komisi X DPR agar tidak fokus kepada harga tiket yang naik.

"Bagaimana ini di narasinya ini dilakukan suatu penyesuaian. Jangan narasinya tentang uangnya, tapi tentang peran masyarakat untuk menjaga situs-situs yang perlu kita jaga kelestariannya, destinasi-destinasi yang harus kita pastikan keberlanjutannya," ucap Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com