Ditanya Kemungkinan Maju Pilpres, Sandiaga: Pak Prabowo Dengarkan Suara Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menunggu keputusan partai terkait wacana pengusungannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menyebut pengusungan itu merupakan kewenangan parpol, bukan dirinya sendiri.

“Pengalaman saya dari kontestasi demokrasi sebelumnya tentunya parpol, elite politik yang akan menentukan, tapi mereka pasti mendengarkan suara rakyat,” sebut Sandi ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

“Jadi biarkan proses ini berjalan, saya yakin komunikasi antar politik itu sangat cair. Saya sendiri dibesarkan Gerindra, saya yakin Pak Prabowo juga mendengarkan masukan dari masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga: Sandiaga Uno: Saya Diberi Tugas Pak Prabowo Fokus Tugas Kementerian

Sandi mengatakan, saat ini masih diminta oleh Prabowo untuk menunaikan tugasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

“Saya sendiri diberikan tugas Bapak Prabowo langsung untuk fokus pada tugas di kementerian. Di kementerian itu kita tegak lurus ke Presiden Joko Widodo, kita pembantu Presiden,” jelas dia.

Ia pun tak ingin menanggapi terlalu jauh soal pembentukan koalisi Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sandi menuturkan masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan hingga pemerintahan Joko Widodo berakhir.

“Banyak tantangan seperti harga bahan-bahan pokok sekarang meningkat, biaya hidup semakin mahal, ini yang harus kita sikapi dengan kebijakan yang tepat,” pungkas dia.

Baca juga: Digadang-gadang Jadi Capres 2024, Sandiaga Uno Bilang Begini

Diketahui Sandi menjadi salah satu figur yang memiliki elektabilitas papan tengah sebagai kandidat capres.

Survei Litbang Kompas yang dirilis pertengahan Juli lalu mengungkapkan, ia memiliki tingkat keterpilihan sebesar 4,4 persen.

Elektabilitasnya bersaing dengan sejumlah figur lain seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.