Polri di Era Transisional

SETIAP tanggal 1 Juli, senantiasa diperingati sebagai hari lahirnya Bhayangkara. Saat ini Polri telah menginjak usia yang ke 76 tahun.

Kematangan usia menjadi tantangan Polri untuk membuktikan eksistensinya sebagai pengayom, penegak hukum dan penjaga ketertiban masyarakat.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginginkan konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) tidak hanya sekadar jargon. Namun, harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Polri yang presisi, diharapkan akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh – Indonesia tumbuh.

Saat ini tidak mudah menjadi seorang polisi di era transisional dalam berbagai aspek kehidupan.

Menghadapi masyarakat, polisi harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada perusuh dan penjahat, polisi harus tegas dan waspada. Tak jarang berada di ambang bahaya. Nyawa atau setidaknya luka di tubuh menjadi taruhannya.

Terlebih dalam masa pandemi ini menuju era endemi azas salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi wajib menjadi pedoman utama Polri dalam menjalankan tugasnya bersama komponen bangsa lainnya untuk memenangkan perang melawan covid-19.

Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dibutuhkan agar berbagai sektor kehidupan yang sempat terhenti dapat bergerak kembali.

Karena itu, masyarakat dapat kembali produktif dan tetap aman dari penularan covid-19 yang masih menghadirkan varian-varian baru.

Dalam menyikapi fenomena itu, diperlukan peran Polri untuk melakukan upaya persuasif dan praktik pendisiplinan positif yang tidak sekadar imbauan kepada masyarakat.

Juga kemampuan komunikasi sosial efektif yang dapat diterima semua kalangan masyarakat.

Dalam level mikro tingkat desa atau kelurahan optimalisasi peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dengan melakukan komunikasi secara langsung penting untuk dilakukan.

Tentunya hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan RT/RW, kepala desa, dan para tokoh masyarakat atau orang-orang yang memiliki pengaruh di lingkungan tersebut.

Hampir semua tindakan kepolisian dalam penegakan hukum senantiasa menimbulkan pro-kontra di ruang publik, terlebih memasuki tahun politik.

Hal tesebut membutuhkan kecermatan, sikap proporsional, imparsial dan tentu taat akan asas hukum dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat pada saat melakukan penegakan hukum, melindungi dan melayani masyarakat.

Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara spektrum posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja.

Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya kehadiran polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Polisi amat dibutuhkan ini, terutama saat pandemi dan memasuki endemi dan tahun politik 2024 yang sudah mulai menghangat dan berpotensi menimbulkan instabilitas, merebaknya kriminalitas, kegaduhan di ruang maya dan kekerasan verbal bahkan kekerasan komunal.

Setidaknya, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian dan komitmen pimpinan dan anggota Polri, untuk merespons masalah-masalah di atas yang potensial berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Yaitu perkuat sinergitas kinerja dengan masyarakat dan komitmen mengkonstruksi konsep diri menjadi pelayan masyarakat yang terbaik.

Sinergitas Polisi Masyarakat

Pascareformasi, di tubuh Kepolisian Republik Indonesia sudah mulai tumbuh kesadaran akan pentingnya membangun hubungan terbaik dengan masyarakat, komitmen untuk mentransformasi identitas diri, dan upaya membangun citra polisi yang lebih baik.

Dari yang semula cenderung sebagai pemburu kriminal, lebih ke konsep diri selaku pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.

Dalam pandangan Betz, seorang pakar kepolisian sesungguhnya hanya sekitar 10 persen dari seluruh pelaksanaan tugas kepolisian yang berkaitan dengan penegakan hukum. Sedangkan 90 persen lainnya digunakan oleh polisi untuk melayani masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka keberhasilan tugas kepolisian sesungguhnya sangat tergantung pada kemampuan polisi dalam membina hubungan yang baik dengan masyarakat.

Idealnya polisi mampu menampilkan diri sebagai seorang komunikator, setidaknya memahami dasar-dasar komunikasi yang efektif, ketika berhubungan dengan masyarakat.

Polisi yang dipercaya, adalah tangga awal untuk merebut hati masyarakat. Hubungan antara polisi dan masyarakat sering diibaratkan sebagai ikan dan air.

Ikan jelas tidak bisa hidup tanpa air, demikian juga polisi tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa dukungan masyarakat.

Dengan demikian, memperoleh dukungan yang ikhlas dari masyarakat menjadi sangat penting untuk kelancaran tugas, sesuai dengan yang diamanatkan doktrin polisi mutakhir shaking hands with the entire community, bergandengan tangan dengan seluruh komponen strategis masyarakat.

Hati masyarakat hanya bisa direngkuh bila Polisi memahami karakter masyarakat, menaruh simpati dan empati yang tinggi terhadap penderitaan masyarakat, serta betul-betul menempatkan diri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.

Polisi ada untuk menjaga keamanan masyarakat secara umum. Termasuk secara prinsip Polisi tidak boleh memberikan jasa eksklusif pada pribadi atau orang tertentu, hanya karena mereka mampu membayar lebih.

Pekerjaan polisi hakikatnya adalah “mengelola konflik” baik dalam penegakan hukum (law enforcement) maupun dalam pemecahan masalah (problem solving).

Kedua jenis pengelolaan konflik ini memang berbeda, dan karenanya wajah polisi dapat “angker” (dalam menegakkan hukum), tetapi dapat pula tersenyum (dalam berusaha mendamaikan dengan memecahkan masalah).

Dalam literatur kepolisian Indonesia, polisi sebagai suatu lembaga telah mengakar di masyarakat diawali dengan pembentukan Barisan Bhayangkara oleh Patih Gajah Mada di kerajaan Majapahit.

Menurut Harsya W. Bachtiar (1994), kata Bhayangkara berarti “yang menakutkan”. Pada masa Kerajaan Majapahit pemakaian kata Bhayangkara masih relevan, yang berfungsi militer untuk menjaga keamanan dari dalam dan dari luar.

Kata Bhayangkara sudah melekat dan menjadi makna yang tidak bisa dilepaskan dari Kepolisian kita. Namun sejatinya Polri yang ada pada era masyarakat demokratis, perlu melakukan reaktualisasi dan reposisi fungsi dan perannya dalam masyarakat modern.

Polisi yang dalam metode kerjanya, lebih menggunakan “scientific method” daripada hanya pendekatan militeristik atau “ancaman” dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Dengan mengacu pada konsep diri polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang hakiki diharapkan akan mampu mengaktualisasikan hadirnya polisi kita yang profesional, modern, humanis, terpercaya dan dicintai masyarakat. Semoga!