Salin Artikel

Kontras: Ada Pola Baru, Polisi Jadi Pelayan Investor

Hal ini disampaikan pihak Kontras dalam laporannya terkait institusi Korps Bhayangkara selama setahun terakhir sejak periode Juli 2021 sampai Juni 2022.

“Kami juga mengindikasikan adanya satu pola baru, yakni polisi sedang mengkonstruksi romantisme bersama dengan investor, atau misalnya kita bisa bilang polisi juga sebagai pelayan dari investor,” kata Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras Rozy Brilian dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Rozy menyampaikan, cikal bakal romantisme Polri bersama investor bersangkat dari adanya arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar investor melakukan investasi guna meningkatkan perekonomian di Tanah Air.

Kendati demikian, menurut dia, hal ini juga berdampak terhadap adanya ekskalasi kekerasan di lapangan.

“Watak-watak developetalis ini sebenernya berhahaya, misal terlihat dalam konteks instruksi presiden dan instruksi kapolri yang akan mencopot kapolda ketika tidak berhasil mengamankan investasi,” kata dia.

Ia menilai, seharusnya Polri bersikap netral dalam hal konteks sengketa lahan hingga konflik agrarian.

Menurut dia, Polri seharusnya tidak melakukan tindakan kriminalisasi, intimidasi, penganiayaan, penembakan, penanganan sewenang-wenang ke masyarakat terkait soal konflik lahan atau investasi.

“Dalam konteks Parigi Moutong, ada 1 korban meninggal ditembak oleh peluru aparat tapi sampai hari ini kami juga belum menemukan atau belum mendapatkan informasi soal terkait kejelasan mengenai kasus itu,” kata dia.

Lebih lanjut, ia mencontohkan adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam penerobosan lahan yang dilakukan PT GKP di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.

Terkait itu, Kontras mendapatkan informasi adanya upaya intimidasi dari bos PT GKP kepada penolak tambang di lahan itu.

Menurut pihak Kontras, saat itu bos dari PT GKP menyerukan pernyataan untuk memenjarakan warga yang menolak proyek tambang kepada polisi yang ada di sampingnya.

“Seharusnya kepolisian bisa menengahi konflik yang ada di masyarakat dan menemukan solusi atau jalan keluar. Sekaligus polisi juga menegakan hukum,” kata dia.

Kemudian, ia juga menyorot soal upaya penyerbuan aparat kepolisian dan kriminalisasi kepada sejumlah warga di Desa Wadas, Jawa Tengah, pada 7 Februari 2022 lalu.

Berdasarkan informasi yang didapat Kontras, ratusan polisi ikut melakukan pengawalan terhadap proses pengamanan pengukuran proyek Bendungan Bener.

Bahkan, polisi tersebut juga dilengkapi dengan tameng, anjing polisi, dan gas air mata saat mengawal di lokasi.

Contoh kasus lainnya juga terlihat saat polisi seolah mengawal proses mobilisasi alat berat milik PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Sulawesi Utara, pada 13 Juni 2022 lalu, yang masuk ke area pertambangan.

Padahal, dalam putusan PTUN Manado Nomor 503/DPMPTSPD/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020 telah membatalkan izin lingkungan dan menunda segala aktivitas PT TMS.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/17264321/kontras-ada-pola-baru-polisi-jadi-pelayan-investor

Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke