Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukcapil Kemendagri Resmi Buka Akses NIK Ke KPU

Kompas.com - 29/06/2022, 17:05 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) resmi membuka akses data kependudukan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pembukaan akses ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang diteken Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah bersama Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno, beserta penyerahan hak akses NIK yang berlangsung di kantor KPU RI, Rabu (29/6/2022).

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa pembukaan akses NIK ini sebagai langkah dari penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Sebagai informasi, tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022.

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai, Perangkat IT KPU Disebut Belum Diperbarui sejak 2009

"Ada beberapa data yang nanti secara bertahap akan dilakukan pertukaran data antara KPU dan Kemendagri. Misalnya, nanti ada penyerahan data agrgegat kependudukan di tingkat kecamatan, rencana awal Juli. Itu rencananya nanti sebagai dasar KPU untuk misalnya menyusun dan menata daerah pemilihan," jelas Hasyim kepada wartawan.

Data ini juga akan menjadi dasar acuan verifikasi partai politik yang diharuskan memenuhi kuota seperseribu keanggotaan di tingkat kabupaten dan kota.

"Kemudian juga sebagai dasar untuk warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai calon perseorangan peserta pemilu DPD, sehingga menjadi penting kegiatan ini dan Kemendagri sebagai sebuah komitmen untuk data sharing," jelasnya.

Baca juga: BERITA FOTO: Sejumlah Tokoh Hadir saat Peluncuran Tahapan Pemilu 2024

Lebih lanjut, Hasyim berharap agar saling berbagi data kependudukan ini membuat data pemilih semakin valid.

Zudan memastikan bahwa pihaknya bakal membagi data secara berkala kepada KPU.

"Setiap dua kali dalam setahun, Dukcapil memberikan data kepada KPU. Semester 1 diberikan di pertengahan Juli, nanti semester 2 itu tiap 30 Desember. Jadi polanya kita berbagi paket data," ungkap Zudan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com