Kompas.com - 28/06/2022, 19:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-9 dalam laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, predikat WTP ke-9 ini diraih Polri selama sembilan kali berturut-turut.

"Hasil dari pemeriksaan tersebut saat ini kepolisian RI memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WPT dan ini adalah prolehan yang ke-9 berturut turut, suatu prestasi yang membanggakan," kata Nyoman di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Jokowi Sebut Predikat WTP dari BPK Bukan Tujuan Akhir Pemerintah

Nyoman mengharapkan, Polri dapat terus mempertahankan predikat itu serta terus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Sehingga kepolisian RI adalah suatu institusi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan apresiasi kepada BPK atas predikat yang diberikan kepada Korps Bhayangkara.

Kapolri pun mengatakan komitmennya untuk memanfaatkan keuangan negara terkait dengan pemanfaat dan penggunaan keuangan negara secara transpran, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Sigit mengatakan, Polri akan berupaya mendorong pemasukan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Baca juga: Pemerintah Pusat Dapat Predikat WTP, Jokowi: Pencapaian Baik di Tahun yang Sangat Berat

Menurut dia, Polri juga menjaga agar APBN tetap bisa berjalan dengan baik di situasi yang masih penuh ketidakpastian dengan cara mengawal berbagai strategi tranformasi ekonomi.

"Kami tentu akan melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok kami termasuk juga bagaimana program-program untuk mengawal kebijakan pemerintah, mendorong pemasukan atau penambahan terkait dengan anggaran APBN yang mungkin juga kami juga bisa ikut mendorong dari sisi PNDP dan mengawal kebijakan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Nasional
Sandiaga Sebut Penundaan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Sesuai Arahan Presiden

Sandiaga Sebut Penundaan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Sesuai Arahan Presiden

Nasional
Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Nasional
Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Nasional
Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Nasional
KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

Nasional
Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Nasional
Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo, Ini Alasan Komnas HAM Gandeng Komnas Perempuan

Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo, Ini Alasan Komnas HAM Gandeng Komnas Perempuan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,58 Persen, Ketiga 24,53 Persen

UPDATE 8 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,58 Persen, Ketiga 24,53 Persen

Nasional
Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global

Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global

Nasional
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Bharada E Hendak Jadi 'Justice Collaborator' di Kasus Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya?

Bharada E Hendak Jadi "Justice Collaborator" di Kasus Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya?

Nasional
Sri Mulyani Sebut Tak Ada Alokasi Khusus Pandemi di Anggaran Kesehatan RAPBN 2023

Sri Mulyani Sebut Tak Ada Alokasi Khusus Pandemi di Anggaran Kesehatan RAPBN 2023

Nasional
KPK Pastikan Bupati Mamberamo Tengah Kabur ke Papua Nugini Lewat Jalur Darat

KPK Pastikan Bupati Mamberamo Tengah Kabur ke Papua Nugini Lewat Jalur Darat

Nasional
Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Resmi Naik, Ini Rincian untuk KPPS hingga PPLN

Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Resmi Naik, Ini Rincian untuk KPPS hingga PPLN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.