Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Kompas.com - 27/06/2022, 22:45 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mehendra Putra menilai keterbelahan di masyarakat tak bisa diredam hanya dengan mencalonkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Anies saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta, sementara Ganjar Gubernur Jawa Tengah. 

Herzaky berpandangan, salah satu cara meredam polarisasi itu bisa dilakukan oleh elite partai politik (parpol) dengan fokus pada pertarungan gagasan pada kontestasi Pemilu mendatang.

“Stop sebar politik kebencian, framing dan labeling yang merusak. Jangan demi kemenangan, tidak lagi kedepankan adu gagasan dan adu program,” tutur Herzaky dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Demokrat Nilai Menduetkan Ganjar-Anies Bukan Solusi Hentikan Keterbelahan di Masyarakat

Herzaky pun berharap elite parpol siap berkompetisi secara terbuka, bukan malah menghalangi munculnya kandidat capres ke permukaan.

Sebab penyebab keterbelahan, lanjut dia, adalah kontestasi Pilpres 2014 dan 2019 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon) presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

“Buka ruang untuk koalisi dan pasangan calon minimal tiga di Pilpres 2024 untuk cegah keterbelahan,” sebutnya.

Herzaky tak sepaham dengan usulan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sempat mengusulkan pengusungan Anies dan Ganjar.

Ia menganggap, mencalonkan pasangan itu sebagai solusi keterbelahan justru menunjukan bahwa polarisasi itu ditimbulkan oleh pendukung keduanya.

“Kalau memasangkan siapa dengan siapa itu yang dianggap sebagai solusi, sama saja kita menuduh sosok yang dipasangkan itu dan para pendukungnya sebagai sumber polarisasi,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengklaim usulan Surya Paloh disampaikan agar keterbelahan masyarakat tidak berlanjut pada Pilpres 2024.

Baca juga: Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Ia menjelaskan, dua tokoh itu dinilai menjadi solusi karena dapat menyatukan pemikiran kelompok kanan dan nasionalis.

Ali mengaku ide yang disampaikan Surya tak harus diterima oleh semua pihak. Namun Partai Nasdem berusaha untuk mempromosikan usulan tersebut.

“Mudah-mudahan bisa diterima dan kemudian bisa menjadi solusi dan Pemilu 2024 bisa dilewati dengan aman dan damai,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com