Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duet Ganjar-Anies Dianggap Nasdem Bisa Mempersatukan, PDI-P: Yang Persatukan Bangsa Itu Ideologi

Kompas.com - 27/06/2022, 15:34 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat menilai, yang dapat mempersatukan bangsa adalah ideologi.

Hal itu, disampaikan Djarot menanggapi adanya usulan duet pemersatu bangsa antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.

“Yang mempersatukan bangsa kita, sekali lagi ya itu bukan orang per orang lho, yang mempersatukan bangsa kita itu ideologi,” ujar Djarot saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022).

“Ideologi pancasila itu lah yang mempersatukan bangsa kita, nilai-nilai dalam ideologi itulah yang mempersatukan bangsa kita,” ucapnya.

 Baca juga: Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak sepakat dengan usulan yang disampaikan mengenai adanya pihak-pihak yang dipasangkan kemudian dapat mempersatukan bangsa.

Menurut dia, persatuan bangsa terjadi karena adanya persamaan pemahaman mengenai sebuah ideologi.

Pancasila, lanjut Djarot, merupakan Ideologi yang menjadi bagian dari pemersatu bangsa Indonesia bukan orang per orang.

“Sekarang persoalannya ini, tidak bisa hanya tergantung orang per orang, tapi bagaimana pemahamam orang per orang itu ya,” ujar Djarot.

“Apakah dia punya pemahaman ideologi yang kuat? Ukurannya itu. Jadi bukan karena orang, tapi karena Pancasilanya,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pernah menyampaikan usulan untuk menduetkan Ganjar dan Anies.

Menurut Ali, usulan itu disampaikan guna mempersatukan masyarakat yang sebelumnya sempat terbelah pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu.

Baca juga: Soal Wacana Diduetkan dengan Anies Baswedan, Begini Respons Ganjar

 

"Pak Surya Paloh udah beberapa kali menyampaikan itu. Bahwa pilpres dua kali membuat perpecahan polarisasi begitu dalam dan nyata. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, dan kita tidak bisa tutup mata dengan akses daripada pemilu yang terjadi dua kali terakhir ini," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2022).

“Nah, tentunya kalo kemudian pemilunya akan terus seperti itu (polarisasi). Nah nanti lama-kelamaan justru akan terjadi hal yang mengkhawatirkan persatuan bangsa,” imbuhnya.

Surya Paloh, kata Ali, melihat bahwa ada kelompok yang perlu disatukan pemikirannya.

Kelompok yang dimaksud, kata dia, adalah kelompok pemilih kanan atau nasionalis yang jika tidak diorganisir dengan baik, berpotensi menimbulkan perpecahan.

Baca juga: Respons Ketua PDIP Solo Soal Wacana Duet Pemersatu Bangsa Anies-Ganjar

 

“Perpecahan akibat pemilu kemarin seperti kata Pak Surya tidak hanya terjadi di level elite, tetapi juga di tingkat keluarga. Kalau tidak diperbaiki, akan menjadi masalah besar,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, Surya Paloh menilai perlu ada pemikiran besar untuk mempersatukan dua kelompok yang sempat terbelah guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

“Nah kemudian ini pikiran dari pak Surya. Belum tentu diterima orang lain. Cuma ini akan terus dicoba disosialisasikan oleh Nasdem,” kata dia.

“Mudah-mudahan bisa diterima dan kemudian bisa menjadi solusi dan Pemilu 2024 bisa dilewati dengan aman dan damai,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com