Kompas.com - 25/06/2022, 19:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menyampaikan, pemerintah akan mendorong pengajuan gugatan perdata setelah Mahkamah Persekutuan Malaysia menguatkan putusan pengadilan banding untuk membebaskan majikan Adelina Lisao, seorang tenaga kerja asal Indonesia yang meninggal akibat penyiksaan majikannya, Ambika.

Menurut dia, tuntutan perdata harus diajukan oleh ahli waris Adelina.

Namun, pemerintah akan mengawal prosesnya jika tuntutan diajukan melalui KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang, termasuk menyediakan jasa pengacara.

“Putusan ini tentu sangat mengecewakan dan melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia,” kata Judha melalui pesan singkat, Sabtu (25/6/2022).

Baca juga: Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

 

Menurut dia, penuntutan dalam kasus tersebut dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.

KBRI Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal RI di Penang juga telah menunjuk pengacara (retainer lawyer) untuk memantau proses persidangan.

Judha mengatakan bahwa dari hasil pengamatan persidangan, terlihat bahwa JPU tidak cermat dan tak serius dalam menangani kasus Adelina.

Sementara itu, di Indonesia, kata dia, perekrut Adelina telah ditangkap.

“Berbagai upaya telah dilakukan sejak awal oleh Pemerintah RI untuk memberikan keadilan bagi Adelina dan keluarganya. Di Indonesia, berkat kerja sama dengan kepolisian dan Pemerintah Daerah NTT, tiga orang perekrut mendiang Adelina telah ditangkap,” kata Judha.

Baca juga: Kasus Kematian ART Indonesia di Malaysia Adelina Lisao: Majikan Dibebaskan, Picu Kontroversi

Adelina Lisao yang bekerja sebagai asisten rumah tangga meninggal pada 2018 setelah mengalami penyiksaan yang diduga dilakukan oleh majikannya, Ambika.

Hakim Mahkamah Persekutuan memutuskan pada Kamis untuk menolak banding yang diajukan jaksa atas putusan Pengadilan Tinggi pada April 2019 yang dikuatkan Mahkamah Banding Malaysia pada September 2020 terkait pembebasan Ambika, terdakwa dalam kasus tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Nasional
KSAL Sebut Komandan Marinir Bakal Dijabat Jenderal Bintang Tiga

KSAL Sebut Komandan Marinir Bakal Dijabat Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Nasional
MKD Batal Panggil KSAD Dudung Soal Prajurit TNI AD Ramai-ramai Kecam Effendi Simbolon

MKD Batal Panggil KSAD Dudung Soal Prajurit TNI AD Ramai-ramai Kecam Effendi Simbolon

Nasional
KPK Panggil Direktur Asia Cargo Airline dan Seorang Mahasiswa Terkait Kasus Lukas Enembe

KPK Panggil Direktur Asia Cargo Airline dan Seorang Mahasiswa Terkait Kasus Lukas Enembe

Nasional
Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Nasional
Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Nasional
IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Nasional
Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Nasional
Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Nasional
KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Nasional
Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.