Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampingi Jokowi ke Sindangheula, Menteri PUPR Sebut Kehadiran Bendungan Tingkatkan Indeks Pertanaman

Kompas.com - 17/06/2022, 14:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berdiskusi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat meninjau Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang, Banten, Jumat (17/6/2022).

Kepada Presiden, Basuki menjelaskan, kehadiran bendungan di seluruh Indonesia telah meningkatkan indeks pertanaman hingga di angka 147 sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS).

"(Kehadiran bendungan) meningkatkan indeks pertanaman yang sekarang ini rata-rata nasional BPS, Pak, 147 persen, dengan 231 bendungan. Jadi dengan tambahan 61 bendungan bisa kita menjadi 200 persen,” kata Basuki, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Diklaim Jadi Pengendali Banjir, Proyek Bendungan Bulango Ulu Dikebut

Basuki menuturkan, kehadiran bendungan juga berpengaruh terhadap hasil produksi pangan Tanah Air.

Ia menyebutkan, dengan indeks pertanaman 147 persen, hasil produksi beras secara nasional mencapai 31 juta ton, melebihi kebutuhan konsumsi nasional.

"Padahal konsumsinya 28 juta ton. Jadi make sense Pak, kenapa tiga tahun kita enggak impor (beras),” ujar Basuki.

Ia berharap, angka produksi beras nasional itu dapat mencapai 40 juta ton pada tahun 2045 dengan banyaknya bendungan yang sedang dibangun.

"Jadi nanti 2045 kalau bisa sampai 200 (persen), itu bisa produksi 40 juta ton. Surplusnya bisa sampai 10 juta (ton),” kata dia.

Baca juga: Progres Terkini Bendungan Way Apu di Maluku, Ditarget Kelar 2024

Adapun Bendungan Sindangheula telah diresmikan Jokowi pada 4 Maret 2021.

Bendungan tersebut memiliki kapasitas tampung 9,3 juta meter kubik dan mengairi kurang lebih 1.289 hektar sawah.

"Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup sehingga makin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan," ujar Jokowi saat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com