Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Dijagokan Jadi Capres, Nasdem DKI Buka-bukaan soal Peluang "Di-Nasdem-kan"

Kompas.com - 16/06/2022, 17:15 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino berbicara mengenai potensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'di-Nasdemkan'.

Pasalnya, dalam rapat kerja nasional (rakernas), 32 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem mengusulkan Anies menjadi calon presiden (capres).

"Itu tergantung daripada pribadi Bapak Anies Baswedan ya. Kita tidak pernah memaksa orang untuk di-Nasdemkan kalau dari kami DPW DKI Jakarta," ujar Wibi saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (16/6/2022).

Namun, Wibi mengatakan, apabila Anies memiliki niat untuk bergabung dengan Partai Nasdem, maka Nasdem sangat terbuka.

Baca juga: 32 DPW Nasdem Jagokan Anies Capres, Plate: Pengambilan Keputusan Tak Berdasarkan Voting

Menurutnya, tangan Nasdem terbuka untuk menyambut Anies Baswedan sebagai kader Partai Nasdem.

"Tapi bilamana hanya satu nama yang dimintakan (untuk diusulkan sebagai capres), pasti kita akan sebut Anies Baswedan," katanya.

Lebih jauh, Wibi menyebut Anies bukan sosok asing lagi bagi Nasdem. Dia mengaku sering berkomunikasi intens dengan Anies.

Wibi juga memuji pekerjaan Anies selama 5 tahun terakhir dalam membangun DKI Jakarta.

Diketahui, nama Anies Baswedan menjadi yang paling banyak diusung DPW Partai Nasdem untuk menjadi capres.

Baca juga: Ini Daftar Calon Presiden yang Diusulkan 34 DPW Nasdem, Anies-Ganjar Mendominasi

Dari 34 DPW Nasdem di seluruh Indonesia, 32 di antaranya mengusung Anies.

Berikut nama-nama yang muncul untuk diusung jadi capres oleh 34 DPW Nasdem dari tertinggi ke terendah:

1. Anies Baswedan: 32

2. Ganjar Pranowo: 29

3. Erick Thohir: 16

4. Rachmat Gobel: 14

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com